PURUK CAHU – Asisten I Setda Murung Raya Serampang membuka rapat terkait Advokasi Kebijakan pendampingan pengarusutamaan gender (PUG) pelatihan teknis dan Perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) Kabupaten Murung Raya, yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati setempat, belum lama ini, Rabu 6 Juli 2022.
Dalam sambutannya, Serampang menyampaikan bahwa berdasarkan pada angka indeks pembangunan manusia (IPM) dan angka indeks pembangunan gender (IPG) dapat dimaknai sebagai hias gender dalam pembangunan pada tahun 2021 Kabupaten Murung Raya berada dalam angka IPM 68,12 dan IPG 83, 55.
“Sebagai mana kita ketahui bersama apabila angka IPG lebih kecil dari IPM maka akan berakibat pada terjadinya ketidaksetaraan gender. Maka dari, untuk melihat sejauh mana tingkat pencapaian dalam pemberdayaan gender dapat di ukur dengan indeks pemberdayaan gender (IPG),” jelas Serampang.
Menurut dia, hal tersebut menjadi perhatian bersama akan keseimbangan tumbuh kembang angka IPM dan IPG karena demikian seluruh sektor dalam penggunaan sudah mencerminkan adanya peran serta IPM.
Oleh sebab itu, sambungnya, atas nama Pemkab Murung Raya sangat mengapresiasi dan menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai upaya mengintegrasikan pengutamaan gender serta perlindungan anak pada setiap tahapan dan proses pembangunan.
“Ini sebagai ikhtiar untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan anak yang merupakan salah satu sasaran pembangunan kabupaten murung raya,” tutur Serampang lagi.
Ia berharap, melalui kegiatan dan pelatihan ini dapat membuka wawasan peran para peserta untuk dapat lebih memahami arti penting kesetaraan gender, sehingga percepatan kesetaraan gender di Kabupaten Murung Raya dapat tercapai dengan baik.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3A-Dalduk KB) Lynda Kristine menyampaikan tujuan pelatihan tersebut untuk memberikan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG di Kabupaten Murung Raya tahun 2022.
Istri orang nomor satu di Bumi Tana Malai Tolung Lingu itu mengingatkan, bahwa kemampuan teknis dalam penyusunan dan perencanaan dan penganggaran responsif gender bagi anggota focal point rencana ada di setiap OPD.
“Saya berharap kepada Pemda setempat melalui OPD sebagai langkah awal dan upaya kita mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Murung Raya,”ucapnya.
Lynda Kristine menambahkan, melalui program -program yang ada di OPD dan sesuai tupoksi yang ada di OPD itu sendiri pada akhirnya tujuan dari pembangunan yang dikerjakan Pemerintah dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. (Lulus)
