Dewan Kalteng Sambut Baik Keputusan Pemerintah Pusat Alihkan Subsidi BBM

HARDI/BERITA SAMPIT - Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Natalia.

PALANGKA RAYA – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Natalia sambut baik keputusan pemerintah pusat untuk mengalihkan sebagian subsidi dari bahan bakar minyak (BBM) untuk membantu masyarakat kurang mampu, transportasi umum, ojek online, kalangan pekerja, dan nelayan.

“Keputusan pemerintah pusat mencabut subsidi BBM tentu sudah melalu berbagai pertimbangan bahkan kajian mendalam. Harapan saya secara pribadi, sekarang yang penting bagaimana agar pemberian bantuan kepada masyarakat yang berhak benar-benar tepat sasaran, karenanya harus diawasi bersama,” katanya melalui rilis yang diterima pada Rabu, 14 September 2022.

BACA JUGA:   Penguatan Ketahanan Pangan Dapat Memberikan Dampak Positif

Selain itu, ia menyambut baik bakal ada banyak masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), baik warga miskin, pekerja penghasilan maksimum Rp 3,5 juta, transportasi umum, ojek online dan nelayan.

“Dulu yang terima BLT hanya warga tidak mampu, sekarang informasinya tidak hanya warga miskin yang terima BLT, tapi lebih banyak lagi, yakni juga kalangan pekerja, para ojek online, transportasi umum dan nelayan juga dapat bantuan,” lugasnya.

Ia berharap penyaluran BLT ini benar-benar tepat sasaran serta baik dan lancar.

“Hemat saya mekanisme penyaluran kalau di lokasi terbuka harus di persiapkan dengan matang. Jangan sampai warga harus antrean lama dan berdesak-desakkan, diharapkan diatur agar tertib dan lancar,” tandasnya.

BACA JUGA:   Ketua DPRD Kalteng Hadiri Sidang Terbuka Senat UPR: Wisudawan Harus Mampu Berkontribusi di Tengah Masyarakat

Menurutnya, pihak yang di percaya dalam penyaluran bantuan BLT khususnya, harus memikirkan cara yang tepat. Ketika warga mau ambil BLT, bisa saja diatur sesuai abjad nama untuk hari dan jamnya. Agar tidak membludak apalagi antrean berdesak-desakkan.

Selain itu, diharapkan juga ada perlakukan khusus bagi penyandang cacat dan juga lansia. “Penyandang cacat dan lansia harus diutamakan. Kalau perlu ada petugas khusus melayani mereka,” tegasnya. (Hardi).