Oleh : Maman Wiharja (wartawan Berita Sampit)
Musibah yang terjadi di musim hujan, khususnya di Kabupaten Kotawaringn Barat (Kobar), yang rutin terjadi setiap tahun membuat banyak perumahan warga masyarakat di pelosok Kelurahan dan Desa yang terendam banjir.
Pengamatan penulis sejak dulu, para Wakil Rakyat di DPRD Kobar sudah sering menghimbau kepada pemerintah daerah, agar lokasi pemukiman yang rawan banjir setiap tahun direlokasi ketempat yang lebih aman.
Namun pada kenyataannya, sejak Kobar dipimpin Bupati H. Ujang Iskandar, Bambang Purwanto hingga Bupati Hj. Nurhidayah, imbauan sejumlah anggota dewan tersebut sampai sekarang belum ada realisasinya. Sedangkan pada masa jabatan Bupati Hj. Nurhidayah baru lokasi pemukiman pinggir pantai Kumai yang sudah direlokasi, lantaran terancam abraasi gelombang laut.
Sementera pemukiman warga khusus di 2 Kecamatan, yakni Kecamatan Arut Utara dan Kotawaringin Lama (Kolam) setiap musim hujan, sampai sekarang masih menjadi langganan banjir. Padahal kedua Kecamatan oleh sejumlah dewan sering diwanti-wanti agar Pemkab Kobar bisa segera merelokasi pemukiman warga tersebut.
Pengamatan penulis, disaat gencar-gencarnya sejumlah anggota dewan mengimbau pemerintah agar segera merelokasi pemukiman jadi langganan banjir, malah warga masyarakat ada yang membangun rumah baru di lokasi banjir, seperti di Desa Rungun dan Kondan Kecamatan Kolam.
Memang, merelokasi pemukiman warga itu tidak semudah membalikan telapak tangan atau seperti sulap ‘abra ka dabra-jreng jadi‘, tapi perlu waktu yang cukup panjang dan biaya. Bahkan ada pula yang mengatakan merelokasi pemukiman warga sama dengan menghilangkan kearifan lokal, antara lain identitas atau kepribadian budaya setempat akan hilang.
Namun terkait dengan relokasi, kita atau pemerintah daerah perlu pemikiran yang realistis melihat masa depan. Kalau tidak dari sekarang merelokasi salah satu lingkungan /pemukiman yang setiap musim hujan rawan banjir, mau kapan lagi .
Kecuali didaerah atau lingkungan yang padat penduduk, program relokasi pemukiman seperti di Kotamadya dan Kabupaten Cirebon, serta Kabupaten Karawang dan Semarang serta kota lainnya di Jawa, memang membutuhkan waktu yang sangat panjang.
Nah…, di Kabupaten Kobar, yang luasnya setara dengan satu setengah Jawa Timur masih banyak lahan yang masih kosong.
Jujur saja, penulis jadi warga KTP Kabupaten Kobar hampir 30 tahun lebih setiap musim hujan, lokasi di Kelurahan Pangkut dan beberapa desa lainnya dari dulu sampai sekarang jadi langganan banjir.
Menyusul juga jadi langganan kunjungan para donator baik dari pemerintah dan lembaga lainnya serta sejumlah perusahaan yang menyumbangkan bantuan sosial berupa sembako dan obat-obatan.
Demikian juga di Kecamatan Kolam, ada kelurahan dan desa setiap musim hujan jadi langganan banjir dan langganan para donator untuk menyumbang bansosnya.
Karena setiap tahun banyak melimpah bantuan sembako, juga kata pakar senior ASN, H. Sukirman (87), mantan Wabup dimasa Ir. H. Abdul Rajak jadi Bupati Kobar terkait dengan relokasi pernah mengomentari penulis, bahwa warga masyarakat desa yang rumahnya kebanjiran bukan butuh ‘sembako’ tapi butuh penanganan khusus bagaimana caranya warga masyarakat di musim hujan rumahnya tidak kebanjiran. Jawabannya harus segera di relokasi.***
