Pemprov Kalteng Beri Bantuan kepada Pelaku Usaha Transportasi

Kepala Dinas Perhubungan Kalteng Yulindra Dedy. ANTARA/Muhammad Arif Hidayat

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan bantuan langsung kepada para pelaku usaha transportasi untuk mengatasi pergerakan inflasi di daerah, khususnya pada sektor jasa transportasi.

Kepala Dinas Perhubungan Kalteng Yulindra Dedy di Palangka Raya, Selasa 4 Oktober 2022, mengatakan kebijakan jangka pendek ini bermanfaat juga untuk menekan dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM),

“Ini merupakan langkah jangka pendek, data-datanya kita minta dari pelaku jasa transportasi. Datanya sudah masuk ke kita sekitar 700 lebih dan sudah kami teruskan semua ke Dinas Sosial,” katanya.

Yulindra menjelaskan saat ini sudah memasuki tahap akhir atau finalisasi kebijakan bantuan tersebut bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setempat.

BACA JUGA:   Apotek Dilarang Jual Obat Sirup, Begini Tanggapan Kadis Kesehatan Kalteng

“Kisaran bantuan yang akan diberikan yakni untuk tiga bulan total Rp600.000, tapi keputusan finalnya adalah hari ini nanti,” katanya.

Ia pun mengupayakan bantuan tersebut sudah bisa mulai disalurkan bulan (Oktober) ini melalui Dinas Sosial provinsi kepada pelaku usaha transportasi yang berhak menerima.

“Diupayakan bulan ini berjalan melalui Dinsos. Jadi kami menyuplai data, nanti teknis pembagian melalui Dinsos,” jelas Yulindra.

Lebih lanjut, ia memaparkan, data-data pelaku jasa transportasi yang masuk atau terhimpun tersebut, merupakan para pelaku usaha yang sudah terdaftar atau memiliki izin resmi.

BACA JUGA:   Semua Pihak Harus Mendukung Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM

Ia mencontohkan, pelaku usaha jasa transportasi ini, diantaranya seperti PO Bus, travel berizin atau resmi, angkot, ojek daring, hingga angkutan truk yang masuk asosiasi, khususnya pengangkut barang kebutuhan pokok atau sembako.

Saat ini berbagai upaya terus digencarkan sebagai mitigasi dampak inflasi di Kalteng, seperti menggelar pasar murah dan pasar penyeimbang, pemberian bantuan langsung tunai, baik kepada masyarakat hingga pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan, serta lainnya.

(ANTARA)

(Visited 31 times, 1 visits today)