JAKARTA – Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Laksmi Dhewanthi mengatakan Indonesia mengupayakan beberapa strategi pendanaan untuk mendukung pencapaian penyerapan bersih emisi sektor kehutanan dan penggunaan lahan atau FoLU Net Sink 2030.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Senin 24 Oktober 2022, Dirjen PPI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Laksmi mengatakan dibutuhkan pendanaan yang besar untuk mendukung kebijakan penanganan perubahan iklim di Indonesia, termasuk untuk FoLU Net Sink 2030.
“Dalam strategi penganggaran Indonesia mengupayakan beberapa strategi. Yang pertama tentu saja kita akan memperkuat sektor fiskal, APBN, APBD,” kata Laksmi.
Indonesia juga mendorong dan memastikan berbagai aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Tanah Air merupakan kegiatan yang menarik investasi.
Dikembangkan pula berbagai macam instrumen pendanaan yang inovatif, seperti sukuk hijau yang sudah diterbitkan pemerintah, termasuk juga pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup pada 2019.
“Yang keempat adalah strategi untuk meningkatkan akses kepada berbagai macam sumber-sumber pendanaan perubahan iklim khususnya di tingkat global,” jelasnya.
Dia menyebutkan beberapa sumber pendanaan untuk penanganan perubahan iklim seperti Green Climate Fund dan Adaptation Fund.
“Ini merupakan strategi-strategi yang akan dilakukan karena kita tahu bahwa sumber daya yang kita punya terbatas dan kebutuhan yang kita harapkan untuk bisa memenuhi seluruh kebutuhan penyelenggaraan FoLU Net Sink ini cukup banyak,” tutur Laksmi.
Terkait kebijakan iklim Indonesia, Laksmi mengatakan Indonesia telah meningkatkan target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) lewat dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) yang disampaikan kepada sekretariat United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada 23 September 2022.
Indonesia meningkatkan target pengurangan emisi GRK melalui usaha sendiri dari 29 persen menjadi 31,89 persen. Sementara, target pengurangan emisi dengan dukungan internasional naik dari 41 persen menjadi 43,20 persen. (Antara).
