BUNTOK – Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, telah melakukan penandatanganan 35 kontrak pekerjaan proyek di sembilan satuan organisasi perangkat daerah setempat untuk tahun anggaran 2023.
“Adapun nilai anggaran pada 35 paket pekerjaan sebesar Rp7,272 miliar,” kata Kabag Pengadaan Barang/jasa Sekretariat Daerah (Setda) Barito Selatan M Irwan di Buntok, Senin 16 Januari 2023.
Menurut dia, untuk paket pekerjaan proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 18 paket pekerjaan dengan anggarannya sebesar Rp5,253 miliar.
Kemudian, lanjut dia, pekerjaan di Sekretariat DPRD sebanyak dua paket pekerjaan dengan nilai Rp746,9 juta dan di Sekretariat Daerah Barito Selatan juga sebanyak dua paket pekerjaan Rp341,7 juta.
“Paket pekerjaan di Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Perikanan Barito Selatan sebanyak Rp195,6 juta dan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ada satu paket pekerjaan Rp57 juta,” jelasnya.
Untuk kick off pekerjaan proyek di Dinas Pendidikan dengan nilai Rp295,93 juta yang terdiri dari dua paket pekerjaan proyek. Dinas Perhubungan satu pekerjaan proyek sebesar Rp37,4 juta.
Sedangkan di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu ada satu pekerjaan dengan nilai Rp78,5 juta dan di Dinas Perumahan kawasan pemukiman dan pertanahan enam paket pekerjaan dengan nilai Rp270,74 juta.
Dikatakannya, kegiatan penandatanganan kontrak yang dilaksanakan ini merupakan momen strategis sebagai tanda dimulainya pelaksanaan program kegiatan di awal tahun.
“Pelaksanaan program kegiatan di awal tahun anggaran ini merupakan momen meningkatnya koordinasi, sinergitas dan sinkronisasi seluruh stakeholder terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa,” kata M. Irwan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Barito Selatan Ita Minarni mengatakan, untuk pekerjaan yang di tandatangani secara kolektif tersebut terdiri dari perencanaan dan kegiatan fisik.
“Kita juga berharap seluruh pekerjaan pada DPUPR Barito Selatan bisa dilelang diawal tahun ini, sehingga pekerjaan bisa selesai tepat waktu dan kualitas pekerjaannya lebih baik. Disamping itu kita juga bisa lebih panjang waktu untuk menilai pekerjaan di lapangan,” ucap Ita Minarni.
(ANTARA)
