PALANGKA RAYA – Asisten deputi koordinasi tata kelola pemerintahan kemenkopulhukam Y. Syiful Gariadi menyampaikan, forum koordinasi dan konsultasi implementasi reformasi birokrasi tematik melalui komitmen kepala pemerintah daerah untuk percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik se-Provinsi Kalimantan Tengah.
“Pelaksanaan forum koordinasi dan konsultasi ini akan diawali dengan penandatanganan butir-butir pernyataan komitmen bupati dan walikota untuk melakukan perbaikan dan pembenahan dalam implementasi reformasi birokrasi tematik yang berdampak langsung kepada masyarakat melalui Percepatan Penerapan SPBE,” ucapnya saat menyampaikan laporan di forum koordinasi dan konsultasi implementasi reformasi birokrasi tematik di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Selasa 16 Mei 2023.
Forum Koordinasi dan Konsultasi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan implementasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi sesuai dengan karakteristik, maupun Visi Misi Kepala Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota di Kalimantan Tengah.
Selain itu, untuk menentukan langkah selanjutnya, dalam menyelesaikan debottlenecking dan rencana aksi implementasi Reformasi Birokrasi, serta percepatan penerapan SPBE, serta memberikan motivasi dan inspirasi kepada Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas implementasi RB yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia menambahkan, forum Koordinasi dan Konsultasi ini dibuka oleh Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan keynote speech oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI. Adapun penyelenggara Forum ini Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI dengan dukungan teknis dan fasilitas sarana prasarana dari jajaran Sekda Provinsi Kalimantan Tengah. (Hardi)
