SAMPIT – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Handoyo J Wibowo menyampaikan semakin maraknya keberadaan gelandangan pengemis (gepeng) di Kota Sampit meresahkan masyarakat.
Dirinya mendorong agar pemerintah Kabupaten Kotim melalui dinas terkait dapat menegakkan peraturan daerah terkait penertiban gepeng tersebut.
“Karena sudah ada Perdanya sehingga dinas terkait harus menegakkan itu,” kata Handoyo, Rabu 31 Mei 2023.
Ia juga mengungkap bahwa dalam perda ada larangan untuk memberikan uang pada pengemis. Yang tentunya dapat memicu keberadaan pengemis semakin menjamur.
“Pasalnya dalam perda telah diatur bagaimana mekanisme penanganan gelandangan, pengemis, pengamen serta tuna susila beserta sanksinya,” ujarnya.
Sanksi tegas yang diberikan oleh pemerintah berupa sanksi kurungan selama enam hari. Hal tersebut sesuai peraturan daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2008 tentang penanganan gelandangan, pengemis dan tuna susila.
“Dengan ditegakkannya perda tersebut, maka itu menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Sampit,” pungkasnya. (Nardi)
