SAMPIT – Hilangnya dana program aspirasi DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) menyita perhatian politisi Partai Demokrat HM Jhon Krisli. Hal itu merupakan dampak dari kondisi keuangan daerah yang saat ini belum stabil.
Menurut Mantan Ketua DPRD Kotim itu, salah satu solusinya harus ada rapat antara DPRD dan Pemkab. Jalan alternatif untuk persoalan keuangan daerah saat ini adalah rasionalisasi anggaran.
“Memang persoalan ini awalnya karena anggaran kita yang setiap tahun harus menutup hutang kegiatan tahun anggaran sebelumnya, ” ucap Jhon yang merupakan Ketua DPC Demokrat Kotim, Kamis 20 Juli 2023.
Jhon menilai anggaran daerah saat ini sedang tidak sehat. Berawal dari penyusunan APBD Kotim yang tidak proporsional, seperti target pendapatan dipatok tinggi, namun pada realisasinya jauh dari target.
Sementara belanja tinggi akibatnya banyak program yang tidak bisa dibiayai lagi. Rendahnya upaya dari eksekutif untuk memproyeksikan pendapatan baik itu dari DAU hingga PAD akan berdampak kepada pelaksanaan roda pembangunan.
Selain itu juga akibat dari hutang masa lalu, pemkab selalu terbebani oleh hutang anggaran tahun sebelumnya.
“Untuk tahun ini saja masih terbebani hutang warisan yakni Rp76 miliar. Selain itu juga adanya penurunan dari transfer dana alokasi,” ujarnya.
Ia menyampaikan rasionalisasi pilihan utama untuk membebaskan tahun anggaran berikutnya dari jeratan hutang, karena besar kemungkinan jika tahun ini akan banyak program tidak bisa terbayarkan seperti tahun sebelumnya lagi, rasionalisasi dimaksudkan untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja kembali.
Ia mengungkapkan ketika terakhir di DPRD besaran DAU sekitar Rp 961 miliar, sekarang Rp761 miliar, artinya kehilangan Rp200 miliar.
Hal itu yang harusnya dikejar kenapa bisa DAU menurun padahal itu adalah andalan untuk membiayai program pemerintah daerah.
Tidak salah Bupati melakukan evaluasi terhadap pejabat dijajaranya karena tidak mampu mengejar pendapatan itu khususnya di PAD dan di DAU di Kementrian Keuangan tersebut.
Seperti halnya PAD 2023 ditarget Rp406 miliar lebih terealisasi masih Rp97 miliar. Jhon memperkirakan APBD tahun ini tidak jauh dari kondisi APBD 2022. Artinya teralisasi sedikit, sementara program yang dibiayai sangat banyak.
Keluar masuk uang di kas daerah jadi tidak seimbang. Akibat dari semua ini maka muncul istilah pembintangan program di SOPD, termasuk program milik DPRD untuk konstituen dimasing-masing dapilnya.
Untuk kondisi terkini, tidak lain adalah pemerintah daerah harus memutar otak mencari sumber pendapatan lain termasuk disitu adalah PAD.
Ada sektor potensial yang masih bisa digarap melalui BUMD yakni pabrik kelapa sawit. Disitu pemerintah bisa saja bekerjasama dengan swasta dengan kepemilikan saham minimal 51 persen. Sehingga selain untuk petani juga untuk memperkuat keuangan daerah kita dari hasil BUMD tersebut. (Nardi)
