PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo mengatakan, rapat Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) merupakan forum untuk melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pengelolaan anggaran, khususnya dalam pelaksanaan percepatan penyerapan anggaran.
Hal ini disampaikannya saat membuka Rapat Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Triwulan IV Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalteng, yang dilaksanakan di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng, Rabu 13 Desember 2023.
“Rapat TEPRA sudah seyogyanya rutin diadakan per triwulannya, dalam rangka memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi penyerapan anggaran, baik APBD maupun APBN, proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah, penerimaan pendapatan dan hal-hal lainnya pada tahun 2023 serta persiapan pelaksanaan anggaran untuk tahun 2024,” ucapnya.
Ia berharap, berbagai kendala yang menghambat realisasi penyerapan anggaran dapat diidentifikasi dan dicari solusinya bersama-sama, sehingga dapat diantisipasi agar tidak terulang lagi di tahun depan.
“Dengan demikian realisasi pembangunan akan semakin optimal, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan mendatangkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” lugasnya.
Ia juga berharap TEPRA Provinsi dan Kabupaten/Kota terus meningkatkan peran strategisnya dalam mengawal penyerapan APBD dan APBN di Kalteng.
“Dengan sinergisitas kita bersama, pengawasan dan evaluasi realisasi anggaran akan dapat dioptimalkan, sehingga akan mendorong penggunaan alokasi anggaran agar semakin efektif dan efisien, serta mampu memberikan daya ungkit terhadap perekonomian dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah,” ungkapnya.
Selain itu juga meluncurkan Layanan E-PAHARI, yaitu salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalteng.
“Layanan E-PAHARI ini digagas untuk mempermudah masyarakat dalam membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di wilayah Kalimantan Tengah, dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung implementasi Program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) khususnya dalam penggunaan aplikasi daerah berbasis teknologi,” pungkasnya. (Hardi)
