HATI masyarakat kembali diketuk agar bisa membuka pintu kesempatan lagi bagi mereka yang kini tengah euforia dengan nikmatnya duduk empuk di kursi wakil rakyat selama ini.
Tanggal 14 Februari 2024 jadi ajang penentuan bagi masyarakat, siapa yang benar-benar bisa mewakili mereka untuk menyampaikan aspirasi hingga berpihak kepada kepentingan masyarakat saat menjadi satu diantara 40 anggota DPRD Kotawaringin Timur.
Namun di sisi lain, pernahkah mereka sebagai wakil rakyat saat ini terpikirkan dibenaknya, sudahkah berbuat untuk masyarakat atas janji politik lima tahun yang lalu?
Nampaknya bagi mereka yang sudah terbiasa dengan cara politik “kotor” ini seakan tidak masalah, janji hanyalah janji, ada taktik yang bisa dipermainkan nantinya agar bisa meraup suara.
Namun bagi masyarakat sebagai pemilih tentu akan protes keras jika yang kembali duduk adalah mereka yang hanya menebar janji dan akan kembali mengkhianati masyarakat nantinya.
Beberapa waktu lalu banyak yang bertanya kenapa Berita Sampit tengah menyoroti kinerja DPRD Kotawaringin Timur yang diakhir masa jabatannya gencar plesiran dengan bungkus perjalanan dinas, menghambur-hamburkan anggaran untuk mempercantik kantor mereka di tengah kesulitan keuangan daerah.
Bahkan lalu, surat Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas perintah Bupati Kotawaringin Timur H Halikinnor yang ditujukan kepada organisasi perangkat daerah agar tidak memproses program atau kegiatan atau sub kegiatan tahun 2023 dengan alasan kondisi keuangan daerah, nampaknya tidak berlaku bagi Sekretariat DPRD, bahkan tinggal beberapa hari menyudahi 2023 kegiatan di gedung itu masih berjalan.
Mereka bahkan di sisa akhir tahun anggaran 2023 lalu masih mengebut berbagai kegiatan di sekretariat DPRD tersebut.
Jeritan guru, tenaga kesehatan, hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kotim karena tunjangan mereka belum dibayar, perangkat desa belum menerima insentif, tidak pernah terpikirkan oleh mereka untuk memperjuangkan nasib pejuang tanpa jasa itu ataukah mungkin di benak mereka ini bukan urusan kami, melainkan urusan pemerintah daerah.
Mata kita bisa melihat wakil rakyat hanya sibuk melakukan kegiatan perjalanan dinas, yang sudah jadi rahasia umum, bahkan dikatakan sesama anggota dewan kegiatan dalam surat tugas dibuat beberapa hari namun dalam pelaksanaannya dirapel jadi sehari, sisanya untuk jalan-jalan.
Masyarakat ingin mengadu ke mana jika wakil mereka sulit ditemui alias jarang turun kantor dengan dalih kegiatan dinas tersebut. Bahkan awal tahun ini yang harusnya dihabiskan untuk berjuang di daerah pemilihan dengan dana pribadi bisa saja mereka sempat-sempat menggunakan uang negara.
Tidak hanya kegiatan semacam ini yang menuai protes, proyek untuk mempercantik kantor mereka dilakukan dengan anggaran pokok pikiran (pokir) yang harusnya digunakan untuk kepentingan pembangunan di konstituen mereka, serta kegiatan lain yang tidak menyentuh masyarakat.
Ada apa dengan wakil rakyat kita yang kini akan menjadi petahana di pemilihan legislatif 2024 mendatang ini, janji apa yang akan kembali mereka tebarkan kepada masyarakat .
Ingat masyarakat harus cerdas, lima tahun bukan waktu yang singkat dan sudah merasakan bagaimana setelah mereka duduk, lantas dilupakan hingga kini mereka mengemis suara lagi.
Tidak salah jika rasanya masyarakat protes, bahkan salah satu aktivis mahasiswa di Kabupaten Kotawaringin Timur Utomo Adriansah dalam penegasannya di pemberitaan Berita Sampit Rabu 15 November 2023 lalu menyerukan jangan lagi memilih wakil rakyat yang tidak ingat dengan janji politiknya, tidak bisa bekerja, tumpul, tidak kritis dan kini menebar janji lagi jelang pemilihan anggota legislatif.
Mereka kembali memainkan perannya datang ke rumah-rumah masyarakat, dengan percaya diri kembali memasang foto terbaiknya di sudut-sudut desa hingga kota agar dipilih dan dipercayakan lagi sebagai wakil rakyat.
Anggota DPRD yang duduk adalah mereka yang diharapkan bisa kritis terhadap berbagai persoalan daerah, bukan sebaliknya hanya seperti boneka manakala kepentingan pribadi mereka terakomodir.
Jangan lagi jadi wakil rakyat kerjanya ribut saat dana pokok pikiran kecil, ribut saat uang perjalanan dinas telat dibayar, ribut saat uang perjalanan dinas dipangkas.
Fenomena semacam ini jangan ada lagi!, namun semuanya kembali kepada masyarakat, harus melihat ke belakang apakah wakil mereka saat ini mampu menuntaskan apa yang telah dijanjikan untuk memperjuangkan hak yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat.
Namun demikian tentu tidak semua anggota dewan bersikap demikian, akan tetapi bisa kita garisbawahi hanya sedikit orang yang berjuang untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan konstituennya.
Jadilah pemilih cerdas sehingga bisa menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas, tolak politik uang, jangan sampai hanya karena uang Rp100 ribu bisa mengubah rasionalitas kita dalam memilih.
(Penulis Nako, S.Kom., SH/Pemimpin Redaksi Berita Sampit)
