SUKAMARA – Petugas dan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Sukamara melakukan pencoblosan atau memberikan hak suara pada pemilu serentak 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus pada Rabu 14 Februari 2024.
Kepala Lapas Kelas III Sukamara Joko Prayitno mengatakan bahwa ada sebanyak 106 orang Warga Binaan dan 36 orang petugas Lapas yang memberikan hak suaranya pada pemilu serentak 2024.
“Pada pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pengawasan ketat dan diawasi oleh Petugas dari Lapas Sukamara, Bawaslu Sukamara, KPU Sukamara, dan kepolisian,” kata Joko Prayitno.
Menurut Joko Prayitno, pelaksanaan pemilihan di dalam Lapas Sukamara merupakan bukti nyata komitmen untuk menjunjung tinggi nilai demokrasi di berbagai lapisan masyarakat.
Keterlibatan Warga Binaan menunjukkan bahwa upaya rehabilitasi tidak hanya terfokus pada aspek keamanan, tetapi juga memberikan ruang bagi mereka untuk menyalurkan hak-hak demokratis yang dimilikinya.
“Partisipasi Warga Binaan dalam Pemilu menunjukkan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk menentukan arah pemerintahan, dan hal ini merupakan langkah positif menuju keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam kehidupan demokratis,” terangnya.
Dijelaskan Joko Prayitno, bahwa langkah ketat dalam pelaksanaan pemilu di lingkungan Lapas bertujuan untuk memastikan transparansi, keadilan, dan integritas dalam proses demokrasi di dalam Lapas Sukamara. Petugas dari berbagai lembaga pengawas memastikan bahwa setiap langkah pemilihan dijalankan sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku.
Joko Prayitno menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan pemungutan suara di Lapas Sukamara merupakan langkah positif dalam mendorong kesadaran partisipasi demokratis khususnya bagi Warga Binaan. Partisipasi aktif Warga Binaan menunjukkan pentingnya memberikan hak demokratis kepada setiap individu, bahkan di dalam lembaga pemasyarakatan.
“Pemilihan umum di dalam Lapas tidak hanya tentang memilih, tetapi juga tentang memberikan kesempatan kepada Warga Binaan untuk merasakan tanggung jawab sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban,” tukas Joko Prayitno. (enn)
