KATINGAN – Penjabat (Pj) Bupati Katingan Saiful didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Katingan Pransang dan Plt. Kepada Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten Katingan menghadiri Peresmian Bersama Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Penguatan Komitmen Penerapan MPP Digital tahun 2024. Peresmian tersebut berlangsung di Hotel Ritz Carlton Jakarta pada Kamis 7 Maret 2024.
Peresmian Mal Pelayanan Publik Kabupaten Katingan ini dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas bersama dengan 15 kabupaten/kota lainnya diseluruh Indonesia. Adapun Kalimantan Tengah tidak hanya Kabupaten Katingan juga diresmikan MPP Kabupaen Lamandau dan Kabupaten Sukamara.
“Penandatanganan ini bertujuan untuk dapat memanfaatkan platform MPP Digital yang nantinya akan menjadi bagian dari pelayanan terintegrasi yang ada dalam Portal Pelayanan Publik,” ungkapnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro mengatakan dengan MPP Digital yang telah terintegrasi dengan basis data pemangku layanan, masyarakat dapat mengakses layanan kapan saja dan dimana saja tanpa perlu mengisikan data secara berulang.
“Negara yang cepat maju adalah negara yang merubah pemerintahannya menjadi organisasi pelayanan dan faktor esensial bagi majunya sebuah negara adalah negara yang memiliki sektor publik yang efektif. Kalau mau Indonesia maju, bereskan administrasi pemerintahannya terlebih hahulu,” tutur Suhajar.
Sementara itu, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi mengukapkan bahwa jika mau negara tersebut maju maka masyarakatnya juga harus sehat, negara Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi negara maju yaitu pada saat puncak bonus demografi di tahun 2030 dengan jumlah penduduk usia produktif paling banyak, jika tidak maka akan susah masyarakat mendorong Indonesia ke negara maju dan akan terus terjebak dalam negara menengah atau biasa disebut middle income trap.
Ia juga menyebutkan bahwa sehat dulu dibanding pintar terlebih dahulu mengapa? Jikalau terkena stunting tidak akan bisa pintar munurutnya ketika berdebat dengan Menteri Pendidikan, Nadiem Anwar Makarim.
“Kalau mau Indonesia maju, sehatkan rakyatnya dulu,” ujar Gunadi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, menyampaikan dalam sambutannya setahun ini menggelorakan arahan presiden bagaimana bergerak untuk reformasi birokrasi berdampak.
Selain meresmikan MPP 16 kabupaten/kota, MenpanRB juga mendorong agar penerapan MPP Digital dapat diikuti oleh daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Hal ini agar berdampak besar pada masyarkat dan memangkas birokrasi yang berbelit-belit dan mahal.
“Presiden melarang daerah-daerah untuk membuat aplikasi-aplikasi baru yang membuat bingung dan pusing masyarakat, karena harus mengunduh dah menggunakan aplikasi yang sangat banyak sehingga MPP digital harus lebih diterapkan di tengah-tengah masyarakat,” pungkasnya.
(Bitro)
