Machmoer, Redy dan Oboi, Tiga Pentolan Birokrat Resmi Daftar Calon Bupati. Dukungan Buat Halikinnor Bagaimana Ya?

DAFTAR : Daftar nama pendaftaran calon bupati dan wakil bupati yang mendaftar di PDIP Kotim

SAMPIT – Pilkada 2020 Kabupaten Kotawaringin Timur membuka peluang para tokoh daerah ini bersaing terbuka. Menarik, sejumlah pentolan birokrasi pun mulai memperlihatkan dukungan dari barisan bawah.

Dari pantau Berita Sampit di sekretariat PDIP Kotawarimgin Timur sampai penutupan pendaftaran, Sabtu (28/9/2019) pukul 00.00, dari 20 pendaftar calon bupati dan wakil bupati Kotim, setidaknya ada tiga pejabat eselon II Pemkab Kotim yang telah mendaftar selain Halikinnor, Sekretaris Daerah Kotim saat ini.

Mengejutkan terdapat nama H Machmoer, saat ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Namanya cukup dikenal luas di lingkungan Pemkab Kotim. Apalagi dengan program pengembangan kawasan di era Supian Hadi – Taufiq Mukri. Pembangunan makin terlihat, seperti penataan jalan dan drainase yang wah dan mantap. Untuk kantong politik, dia memiliki basis dukungan di daerah Kotim bagian selatan, tempat kelahirannya dikenal religius. Sosok Machmoer dikenal dekat dengan kalangan tokoh agama khusus ulama.

BACA JUGA:   Pemkab Kobar Jamin 81.325 Jiwa Penduduk Dalam Program JKN tahun 2024

Kemudian Ahmad Sarwo Oboi, saat ini menjabat Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kotim. Rekam jejak karirnya di birokrasi cukup panjang, pernah menjadi camat MB Ketapang, Baamang dan Seranau. Di grass root, Oboi diketahui sebagai sosok camat yang terjun langsung dan blusukan dalam menyelesaikan masalah warganya. Pernah menjadi Kabag Humas Setda Kotim.

BACA JUGA:   Antisipasi Kecurangan dan Menjamin Ketersediaan BBM Bersubsidi, Satreskrim Polres Gunung Mas Sambangi SPBU

Selain itu, Redy Setiawan. Pejabat senior di Pemkab Kotim ini menjabat Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Sebelumnya, Redy lama memimpin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Nama Redy Setiawan cukup dikenal di kalangan tokoh desa, seperti Kepala Desa, BPD dan aparatur desa.

Dengan hadirnya tiga nama pentolan birokrasi itu, praktis dukungan ke Halikinnor menjadi dilema dan terbelah, apalagi sikap ASN dilarang ikut politik praktis.(jun/beritasampit.co.id)