Pasca Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Terpilih Jokowi-Ma’ruf Amin, KMHDI Kalteng Gelar Diskusi

DISKUSI: IST/BS - Para kader KMHDI Kalteng berfoto bersama usai menggelar diskusi pasca dilantiknya Presiden RI terpilih Jokowi-Ma’ruf Amin pada hari jumat 20 oktober 2019 kemarin.

PALANGKA RAYA – Beberapa mahasiswa Hindu kota Palangka Raya yang tergabung dalam organisasi Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Kalimantan Tengah (Kalteng) gencar melakukan diskusi, hal ini tidak hanya sekedar untuk menambah wawasan tetapi juga sebagai bentuk kepekaan terhadap dinamika yang terjadi dewasa ini.

“Pelantikan Presiden RI terpilih Jokowi-Ma’ruf Amin pada hari jumat 20 oktober 2019 kemarin menjadi perbincangan yang hangat, sehingga KMHDI memfasilitasi kadernya untuk dapat berdialektika dalam hal mengutarakan harapannya sebagai Mahasiswa yang mempunyai tugas antaralain adalah Agent Of Change, Social Control dan Iron Stock,” Kata lira Hartami Kader KMHDI Kalteng selaku pemandu Diskusi yang digelar di sekretariat KMHDI Kalteng pada Senin (21/10/2019).

BACA JUGA:   Program PTSL, 27.542 Sertipikat Tanah Telah Diterbitkan di Kalteng

Adapun mahasiswa sebagai kaum intelektual mahasiswa harus bisa menjadi social control bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu harus disosialisasikan kepada masyarakat luas sehingga tidak memunculkan pandangan yang keliru terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan.

Selanjutnya bahwa mahasiswa Hindu khususnya dari hari ke hari semakin berbenah diri, sehingga nantinya mampu berkontribusi penuh untuk kemajuan bangsa dan Negara kemudian. Adapun harapan KMHDI pada pemerintahan Jokowi-Ma’aruf yang merupakan poin penting hasil diskusi tersebut diantaranya;

1. pemerintah harus memperhatikan aspek kepentingan masyarakat, karena perlu kita sadari pula bahwa pemerintahan itu adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sehingga segala kebijakan haruslah berorientasi untuk kesejahteraan rakyat.
2. mengusut tuntas beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan.
3. Pemerintah harus punya solusi terkait kebakaran hutan yang menjadi agenda tahunan.
4. Harus ada solusi terkait larangan membakar yang dilakukan pemerintah.
5. Penguatan perlindungan terhadap anak, sehingga pelecehan seksual bisa diminimalisir.
6. Solusi atas terpuruknya komuditas petani karet yang sampai hari ini yang masih belum sejahtera.
7. Kasus di Papua jadi konsen khusus.
8. Masalah agraria.
9. Menambah Kouta dalam penerimaan Formasi Guru Agama Hindu di daerah-daerah yang membutuhkan terutama di Kalimantan Tengah.
10. KKN menjadi salah satu konsen pemerintah.
11. Penguatan SDM menuju Indonesia Unggul.

BACA JUGA:   Ini Program Prioritas APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalteng Tahun 2022

(apr/beritasampit.co.id)