PALANGKA RAYA-Provinsi Kalimantan Tengah menggelar pemilihan gubernur atau Pilgub pada tahun 2020. Akibatnya terjadi pergeseran APBD untuk alokasi anggaran Pilgub mendatang.
Hal ini berdampak pemotongan anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD. Salah datunya di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya dana untuk kesejahtraan bagi panti jompo.
Penggeseran anggaran panti jompo untuk Pilgub Kalimantan Tengah ini mengundang reaksi keras dari Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Andina Theresia Narang.
“Saya sangat keras tadi, setuju dengan Pak Suhaemi (Kepala Dinsos Kalteng, red), kedejahtraan masyarakat juga dipikirkan. Apalagi untuk panti jompo, anggarannya dipotong sehingga satu bulan hanya satu juta per orang. Mau makan apa?,” ungkap Andina, Selasa (19/11/2019).
Tidak hanya untuk makan, lanjut wanita yang akrap disapa Nana ini, anggaran tersebut juga untuk pemenuhan kebutuhan lain. Seperti untuk kebutuhan sprey, pempers dan lainnya.
“Bukan hanya untuk makanan. Jadi sangat prihatin menurut saya. Untuk panti jompo dipotong jadi Rp 1 juta per orang. Ini menurut saya tidak masuk akal Rp 1 juta satu orang untuk satu bulan,” jelasnya.
Menurut Politisi PDI Perjuangan ini, anggaran untuk panti jompo mengalami penurunan pada tahun 2020 dibandingkan anggaran tahun 2019, yaitu sebesar Rp 1,500,000,000 turun menjadi Rp 1,079,500,000.
“Jadi kalau 80 orang maka Rp 13,493,750 per orang per tahun. Logikanya dalam sebulan berapa ?. Hanya 1 juta koma sekian. Itu bukan hanya untuk makan tetapi juga untuk sprey, untuk pempers cukup ngga. Buat makan aja Rp 500 ribu tidak cukup untuk sebulan,” rincinya.
(gra/beritasampit.co.id)
