SAMPIT – Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) mendukung penuh langkah pemerintah kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) untuk menciptakan Kota Layak Anak (KLA).
Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi III, Riskon Fabiansyah yang menilai kota layak anak harus sinergi dengan moto KLA itu sendiri. Paslanya kata Riskon, itu merupakan sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak dan kebutuhan anak.
Ada tiga poin yang menurutnya harus disiapkan yakni dari sisi Sosiologis dimana kondisi yang tidak kondusif bagi tumbuh kembang anak, terutama dalam kehidupan keluarga, teman sebaya, masyarakat, media massa dan politik. Pada kehidupan keluarga terjadi pelunturan nilai-nilai kekeluargaan, merenggangnya hubungan antara anak dan orang tua, dan anak dengan anak dan antar keluarga atau tetangga.
“Karena Sikap permisif terhadap nilai-nilai sosial yang selama ini telah dianut mulai ditinggalkan,hal inilah yang harus mulai di kembalikan atau di tingkatkan dan dikembangkan kembali untuk mendapatkan posisi strategis anak karena ini menyangkut sosialnya dan pengaruh lingkungan,” ungkapnya Sabtu (8/2/2020).
Selain itu dari sisi Aspek Antropologis disebutkan, memudarnya nilai-nilai kebersamaan, paguyuban dan kekerabatan merupakan faktor yang membuat menurunnya nilai-nilai yang selama ini memberikan rasa nyaman bagi anak dalam masyarakat.
“Tidak seimbang dengan aspek perlindungan, dimana kita melihat masih terbatasnya tempat yang aman bagi anak. Sehingga masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan, pelecehan, diskriminasi dan perlakuan salah. Ini juga salah satu yang harus di perhatikan untuk Kotawaringin Timur ini,” ungkapnya.
Sedangkan menilai dari aspek Kelembagaan menurutnya masih banyak kebijakan dan proram dan kegiatan pembangunan yang masih melenceng dari target Kota Layak Anak itu sendiri, untuk itu dia meminta agar pemerintah dan kelembagaan tentunya mengkoreksi kembali hal ini.
“Daerah kita hanya siap dari sisi rumusan saja, tetapi belum siap untuk menempatkan pembangunan anak sebagai prioritas. Itu juga harus dimaklumi karena membangun KLA tentunya tidak mudah dan perlu tahapan, namun harapan kita Pemerintah Daerah tetap optimis dan kami di Komisi III tentunya mensuport,” tutupnya.
(Drm/beritasampit.co.id)
