PALANGKA RAYA – Kementerian Agama mengundur deadline pengumuman kepastian penyelenggaraan haji 1441H/2020M. Pengumuman yang awalnya akan disampaikan pada 20 Mei 2020, diundur sampai awal Juni 2020.
Kasubbag Umum dan Humas Kanwil Kemenag Kalimantan Tengah Gondo Utomo mengatakan, keputusan untuk mengundur jadwal pengumuman setelah Menteri Agama Fachrul Razi mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, ada sejumlah alasan. Pertama, arahan Presiden Joko Widodo agar batas penyampaian pengumuman diundur dengan harapan ada perkembangan baik di Indonesia dan Arab Saudi. “Semoga ada perkembangan baik terkait penanganan Covid-19, baik di Indonesia maupun Arab Saudi,” kata Gondo.
Alasan kedua, lanjutnya, saat ini tampak ada geliat persiapan haji yang dilakukan pemerintah Arab Saudi. Hal itu antara lain terlihat dari pemasangan tenda-tenda di Arafah oleh Muassasah Asia Tenggara. “Sejak 17 Mei lalu, tenda di Arafah sudah mulai terpasang,” tutur Gondo mengutip penjelasan dari Kementerian Agama pusat.
Alasan ketiga, saat ini di Indonesia masih menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga 29 Mei 2020. Semua pihak diharapkan bisa berkonsentrasi dalam mengefektifkan PSBB ini agar Covid-19 bisa segera tertangani. “Semoga Covid-19 segera teratasi,” ujarnya.
Ditambahkan Gondo, Kementerian Agama melalui Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah juga telah mendapat informasi dari Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Kerajaan Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebril bahwa Kerajaan Arab Saudi diharapkan akan menyampaikan pengumuman resmi terkait penyelenggaraan haji 1441H pada akhir Ramadan.
“Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah juga sudah bersurat ke Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI agar bisa ikut mengkomunikasikan masalah kepastian haji tahun ini melalui Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta,” ujarnya.
Apapun keputusan terkait haji 2020, Kemenag siap menjalankannya. Sebab, Kemenag sudah menyiapkan mitigasi atas kemungkinan skenario penyelenggaraan haji tahun ini, apakah haji batal atau tetap dilaksanakan. “Mitigasinya sudah disiapkan Kementerian Agama pusat sehingga apapun keputusannya nanti, kami siap melaksanakan,” ucapnya. (Hardi/Beritasampit.co.id)
