MAKASSAR – Adanya kelonggaran dari pemerintah pusat untuk menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam penanganan Corona Virus Disese (Covid-19) disebut akan berpotensi terjadinya korupsi.
Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pembina Yayasan Gerak Bersama Indonesia (YGBI), Andi Yuslim Patawari. Menurut Yuslim, aroma korupsi sudah mulai terasa sejak awal Covid-19 ini mewabah di Indonesia.
Sejumlah pemerintah daerah baik Provinsi dan Kabupaten mengalokasikan anggaran yang dianggap tidak rasional. Bahkan AYP sapaan akrab Andi Yuslim Patawari mengatakan pelonggaran penggunaan APBD untuk menanggulangi Covid-19 seperti lepas kontrol.
“Terbukti banyak daerah yang mengalokasikan anggaran yang cukup bersar dan berbanding terbalik dengan populasi pendudukya,” katanya.
Selain itu salah satu dampak yang paling nyata kata AYP, yakni ada sejumlah kepala desa bahkan memotong Bantuan Sosial Tunai dari ADD dari Rp 600 ribu menjadi Rp 200 ribu. “Ini baru di tingkat pemerintah desa sudah seperti ini yang anggarannya mungkin cuma ratusan juta rupiah, bagaimana dengan yang diatasnya,” jelasnya.
Apalagi kata AYP, tahun ini merupakan tahun politik sehingga bisa dimanfaatkan kepala daerah yang akan maju kembali dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sehingga AYP khawatir dana APBD yang nilainya fantastis digunakan untuk kampanye terselubung dengan dalih penanganan Covid-19.
“Kita bisa melihat, sejumlah daerah yang sudah melabeli bantuan paket sembako dengan foto para kepala daerah yang akan maju kembali dalam Pilkada,” jelasnya.
Untuk itu, AYP meminta kepada para penengak hukum untuk bekerja. “Kami berharap kepada pihak kepolisian, KPK, kejaksaan untuk peduli dengan hal ini. Kasian uang rakyat tidak digunakan sebagaimana mestinya,” tegasnya.
AYP menilai musibah dengan mewabahnya Covid ini tidak semua daerah menganggap sebagai bencana kemanusiaan, tapi ada sebagian yang menjadikan peluang bisnis dan lahan korupsi. (*)
