PALANGKA RAYA – Hingga kini dengan adanya pandemi Covid-19, pemerintah terus mengimbau kepada masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan. Pemerintah mengambil sikap untuk membatasi kegiatan masyarakat di luar rumah guna menekan dan menghentikan penyebaran virus ini.
Hal itu, berdampak terhadap proses pembelajaran dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang dialihkan menjadi pembelajaran online (online learning). Sehingga menuai respon dari berbagai kalangan tak terkecuali mahasiswa.
Dengan dialihkannya sistem pembelajaran ini banyak mahasiswa yang mengeluhkan tentang kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang tidak sesuai harapan. Pasalnya, besaran biaya yang dikeluarkan tak sesuai dengan fasilitas dan pelayanan yang diterima mahasiswa.
Perlu diketahui, di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya perkuliahan secara tatap muka di semester genap kali ini hanya berlangsung beberapa pertemuan saja, setelah itu dialihkan ke perkuliahan online. Sementara disisi lain mahasiswa telah membayar UKT secara penuh. Namun masih belum ada kebijakan pasti dari pemerintah tentang pembebasan dan pemotongan atas UKT tersebut.
Hal ini diungkap Aris Kurnia Hikmawan selaku Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) IAIN Palangka Raya. Ia mendesak Pemerintah Pusat dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk memberikan solusi dan kebijakan atas permasalahan UKT.
“Saya harap Pemerintah Pusat dan Kemenag benar-benar serius memperhatikan dan menanggapi ini. Sebab, selama ini mahasiswa harus membeli kuota internet lebih banyak daripada biasanya karena mengikuti perkuliahan online. Tidak semua mahasiswa mampu, untuk itu beri kami kepastian,” ujar Aris.
Ia menjelaskan, bahwa selama perkuliahan online berjalan, banyak muncul persoalan baru yang justru memberatkan pelajar terutama mahasiswa. Sebab, hal itu dinilai kurang efektif dari segi pembelajaran karena tidak semua bisa tersampaikan.
“Banyak dari masyarakat kita terutama mahasiswa belum siap dengan peralihan zaman yang cepat seperti ini. Beban tugas yang menumpuk, ditambah akses sinyal internet yang tidak stabil di beberapa daerah juga menjadi hambatan bagi mahasiswa,” jelas Aris.
Menurutnya, banyak mahasiswa yang tidak menggunakan fasilitas kampus mulai dari ruang kelas, ruangan laboratorium, perpustakan dan lainnya. Bahkan mahasiswa harus menambahkan fasilitas tambahan yang tidak disediakan pihak kampus yaitu paket internet.
“Atas dasar itu seharusnya ada kebijakan dari pemerintah untuk membebaskan atau memberikan potongan atas UKT yang ada. Karena tidak semua kampus mampu melakukan hal itu. Untuk itulah pemerintah harus hadir membantu kampus-kampus kecil yang ada,” tambah Aris.
Bahkan dirinya menilai, jika wabah masih berlanjut lebih baik UKT ditiadakan sementara waktu. “Apabila semester berikutnya wabah masih berlanjut dan kita harus menjalankan perkuliahan online, lebih baik UKT ditiadakan untuk sementara waktu,” ungkap Aris.
Disisi lain, pihaknya juga meminta agar pemerintah dan para petinggi di ranah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia agar bisa terbuka terkait anggaran yang digunakan selama masa pandemi ini.
“Banyak anggaran dari perguruan tinggi yang ditarik oleh negara untuk penanganan covid-19 ini. Uang itu adalah hak kami juga sebagai mahasiswa, jadi tolong terbuka dan segera laporkan penggunaan anggaran itu. Sebab, kami perlu tau kemana dan untuk apa uang itu digunakan,” tegas Aris.
Aris juga mengingatkan kepada masyarakat terutama mahasiswa yang ada, agar terus berdoa agar wabah ini cepat berlalu. Dan juga meminta kepada semua pihak untuk tetap mengikuti dan mentaati anjuran dari pemerintah.
“Sebagai umat beragama kita harus selalu berdoa, agar wabah ini cepat berlalu dan aktivitas masyarakat bisa kembali seperti biasa. Jangan lupa juga ikuti anjuran pemerintah, seperti jaga jarak, pakai masker, jauhi kerumunan dan terapkan pola hidup bersih dan sehat,” tutup Aris. (Rst/beritasampit.co.id).
