SAMPIT – Lemahnya fungsi pengawasan serta tidak ada tindakan tegas terkait dengan masih maraknya aksi pelangsir Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang semakin terang-terangan, telah lama dikeluhkan masyarakat Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Hal ini seakan terjadi pembiaran oleh Pemerintah terhadap menjamurnya para pelangsir yang dengan mudah melakukan pengisian terhadap BBM bersubsidi seperti Premium. Sedangkan masyarakat harus rela tidak kebagian lantaran dengan cepatnya ludes.
“Mau ngisi premium aja susah, sudah ngantre malah mau masuk giliran sudah habis. Coba dilihat saja, seperti yang pakai mobil ada yang tengkinya di modivikasi, begitu juga yang motor, tengkinya juga dibikin gede. Mau beli ke pengecer harganya mahal Rp 10.000 perliter, kalau di SPBU cuman Rp 6.450, lumayan kan,” ucap salah seorang pengendara yang tidak ingin identitasnya disebutkan, Rabu 11 November 2020.
Sedangkan, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Ekonomi Pemda Kotim, Wim RK Benung, beberapa waktu lalu dikonfirmasi tidak bisa memberikan tanggapan banyak, karena untuk urusan BBM bersubsidi hingga gas, sudah masuk dalam kewenangan Pemerintah Provinsi.
“Aduh, no comment aku kalo mengenai hal ini, karena sudah menyangkut kewenangan Provinsi,” sanggah Wim.
Masalah pelangsir ini sebenarnya sudah menjadi hal yang klasik, bukan hanya di Kota Sampit, namun juga ditemukan hampir disejumlah daerah di Kalimantan Tengah ini.
Walaupun beberapa tahun lalu ada upaya dari Pemerintah Daerah menekan maraknya aksi pelangair dengan membentuk tim pengawas BBM. Namun hasilnya tidak berjalan maksimal, buktinya sampai saat ini aksi pelangsir masih banyak ditemukan. (Cha/beritasampit.co.id).
