Penulis : Maman Wiharja (Wartawan beritasampit.co.id)
PENCURIAN aliran listrik PLN diduga masih marak terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, baik dengan modus lama maupun modus baru. Pencurian listrik modus lama antara lain yang diduga sering dilakukan oleh oknum-oknum pemilik perusahaan, dan oknum warga di perumahannya masing-masing.
Pencurian aliran listrik ini dengan menggunakan cara memotong kabel jaringan utama kemudian dipasang ke kabel aliran rumah atau pabrik perusahaannya. Hal tersebut pernah pula dibantah oleh pihak kontraktor PLN, katanya, tidak mungkin bisa jaringan kabel utama PLN bisa diputus. Tetapi entah bagaimana pada kenyataannya aliran listik PLN masih bisa dicuri.
Puluhan ribu kasus pencurian aliran listrik PLN tersebut, sudah terjadi sejak Presiden Soeharto sampai sekarang Presiden Jokowi. Bahkan pihak PLN telah mengeluarkan tindakan tegas kepada para pelaku pencurian, namun tetap saja pencurian aliran listrik PLN sekarang ini malah semakin marak.
Pengamatan penulis, sekarang ini pada zaman sudah serba canggih dan wargapun banyak yang sudah cerdas, misal mengutak-atik peralatan/system yang baru. Sebut saja seperti halnya sekarang ini sudah banyak konsumen PLN yang menggunakan token.
Namun dibalik penggunaan token yang dikatakan lebih nyaman, justru bagi sejumlah oknum pemilik perusahaan yang banyak menggunakan aliran listrik dan juga oknum warga yang sering ‘nakal’ dengan adanya token akan lebih aman untuk mencuri aliran liastrik PLN.
Sekarang pencurian aliran listrik PLN modus barunnya, diduga memanfaatkan box bergainser (meteran listrik) instalansi yang dipasang di rumah, termasuk juga semacam MCB instalasi rumah yang semuanya menggunakan token.
Justru karena menggunakan token jadi untuk mencuri aliran listrik PLN, si pemilik rumah yang nakal enak saja mengutak atik di atas dalam atap rumahnya. Karena kalau konsumen PLN memakai token tak pernah ada petugas khusus dari PLN yang langsung mengontrol tiap rumah, apalagi naik kedalam atap konsumen.
Jangankan sudah diganti pakai token, belum diganti pun belum pernah ada petugas PLN yang mengontrol secara detail ke setiap rumah warga. Segala sesuai pekerjaan kebanyakan ditangani kontraktor yang telah ditunjuk PLN. Sebut saja tukang bersih-bersih pohon dan pemasangan listrik instalasi perumahan juga oleh kontraktor. Bahkan untuk menagih para konsumen ke rumahnya PLN telah menunjuk Koperasi/KUD.
Tapi perlu ingat, bagi Koperasi/KUD yang ingin jadi mitra PLN tidak semudah membalikan telapak tangan. Tapi harus bisa mengatur sesuatu agar dengan mudahnya lolos dari lubang jarum.
Pengamatan penulis, pimpinan dan staf serta karyawan PLN yang sebenarnya, pada umumnya hanya duduk di kantor kerja masing-masing tugasnya, seperti ada yang bertugas jaga menunggu laporan keluhan konsumen, kalau ada keluhan yang jaga di kantor, tinggal mencatat siapa namanya, dimana alamatnya, apa keluhannya.
Sudah semua tercatat, baru dia melaporkan kepada kontraktor yang mengurus bagian lapangan. Ada juga yang mengurus bagian administrasi, serta mengurus keuangan yang hanya tinggal menerima laporan dari sejumlah Bank, Kantor Pos dan Koperasi/KUD lainnya yang diberi kontrak sebagai penagih langganan listrik.
Tapi khusus penagih yang dikerjakan oleh petugas koperasi/KUD kerjanya hanya khusus mencatat meteran konsumen, terkadang tidak pernah memberi tahu kepada konsumen tentang jatuh tempo pembayaraannya.
Padahal pengamatan penulis, saat salah satu koperasi/KUD mendapat kontrak dari PLN, petugas mereka rajin mendatangi konsumen. Namun lama-lama mungkin sudah bosan pelayanannya semakin menurun, bahkan, sekarang Koperasi/KUD yang dapat kontrak dari PLN yang disuruh menagih para konsumennya, malah bikin kantor sendiri dan kepada konsumen di perumahan, melaporkan kalau bayar PLN datang ke Kantor Koperasi/KUD.
Sontoloyo, kata tetangga penulis. Buat apa PLN menunjuk Koperasi/KUD yang tujuannya untuk menagih dan memberitahukan konsumen jangan sampai telat membayar. Tapi ujung-ujungnya para konsumen harus datang ke kantor koperasi/KUD.
Melihat cara-cara PLN dalam kinerjanya banyak mengandalkan kontraktor, diguda pencurian aliran listrik di Indonesia bakal semakin berkembang. Kenapa tidak?, jujur saja tidak usah sook bersih memakai label anti korupsi, tapi pada kenyataannya sampai 3 eks Dirut PLN terlibat korupsi ratusan miliar rupiah karena kasus suap tender proyek.
Kepala PT. Persero PLN Cabang Pangkalan Bun, berkali-kali dihubungi penulis melalui telepon selulernya, tidak ada balasan. Tapi saat penulis konfirmasi melalui Analis Kinerja PLN Rayon Pangkalan Bun Suprapto, tentang diduga pencurian aliran lsitrik PLN kembali marak, khususnya di Kobar, dijawab Suprapto. “Kami akan segera melaporkan kepada pimpinan”.
Sebelumnya Suprapto mengatakan, sepengetahuannya telah ada Tim Petugas yang selalu datang ke rumah-rumah konsumen untuk mengontrol listrik PLN. Namun sepengetahuan penulis, selama ini belum pernah ada petugas yang mengatas namakan dari PLN, masuk ke rumah konsumen kemudian naik ke atas atap mengontrol kabel aliran listrik PLN.
