PALANGKA RAYA – Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disparbudpora) Kota Palangka Raya menggelar acara sosialisasi dan implementasi serta bimbingan teknis program clean, health, safety dan environment (CHSE) di hotel Aquarius Palangka Raya, Senin 7 Desember 2020.
Kepala Disparbudpora Kota Palangka Raya Ikhwanudin mengatakan, kegiatan tersebut sebagai upaya mempersiapkan pelaku pariwisata di Kota Palangka Raya agar memiliki kompetensi dalam penerapan protokol kesehatan berbasis CHSE.
Sehingga peserta mampu implementasikan program CHSE tersebut untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang pada akhirnya semakin meningkatnya kualitas pelayanan pariwisata bagi industri hotel dan restoran.
“Kami berharap para pimpinan atau manager hotel dan restoran yang hadir pada kesempatan hari ini dapat memahami dan mengetahui segala hal mengenai program hibah pariwisata yang akan diterima oleh hotel dan restoran yang memenuhi syarat utama, yaitu memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dan membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran (PHPR) tahun 2019,” tutur Ikhwanudin.
Dikatakan dia, bahwa pemerintah telah berupaya agar para industri pariwisata ditengah pandemi Covid-19 dapat tetap memberikan pelayanan yang berkualitas dengan menerapkan secara disiplin dan ketat terhadap penerapan protokol kesehatan berbasis CHSE sebagai kunci utama.
Hal tersebut dilakukan untuk mempersiapkan pelaku industri pariwisata di Kota Palangka Raya, agar mampu ikut serta dan terlibat secara langsung memutus mata rantai penularan dan penyebaran wabah Covid-19.
Dalam peningkatan kapasitas sumber daya pariwisata khususnya bagi industri pariwisata di tengah wabah pandemi Covid-19 mempunyai tantangan dan arti penting bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat, sehingga dengan adanya kegiatan tersebut akan menambah pengetahuan dan membuka pola pikir dalam penerapan protokol kesehatan di tempat usahanya.
“Tujuan dari kegiatan ini untuk membantu Pemerintah Daerah serta industri hotel, dan restoran yang saat ini sedang mengalami gangguan finansial serta recovery penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintahan Daerah akibat pandemi Covid-19,” ucapnya. (Hardi/beritasampit.co.id).
