PALANGKA RAYA – Dampak pandemi Covid-19 yang tidak terelakkan telah memukul perekonomian seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, termasuk kalangan pelaku usaha informal dan UMKM.
Hal ini juga terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga peningkatan akses keuangan, baik di sisi penghimpunan dana maupun penyaluran kredit atau pembiayaan, dimasa pandemi Covid-19 ini bisa menjadi salah satu alat dalam mendorong sektor-sektor yang berdampak untuk dapat bertahan.
Sehingga perlu menjadi prioritas, hal ini disampaikan Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah Otto Fitriandy, saat mengikuti Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Selasa 15 Desember 2020.
Oleh karena itu, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) memiliki peran yang sangat penting pada masa Pandemi Covid-19 agar dapat menjadi jembatan penghubung dan wadah bagi seluruh stakeholders terkait untuk lebih mendorong pemulihan ekonomi di daerah.
“Mengingat pada awal pembentukannya sebagaimana diamanatkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Radiogram No.T-900/634/Keuda tanggal 19 Februari 2016, TPAKD merupakan bentuk sinergi antara OJK dan segenap pemangku kepentingan di daerah dalam rangka mendorong perluasan dan peningkatan akses keuangan, agar dapat mendukung pengembangan potensi sektor unggulan dan prioritas,” jelas Otto Fitriandy.
Otto menambahkan hal ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Rakornas TPAKD yang memberikan penegasan pentingnya akses keuangan untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melalui cara-cara yang extraordinary.
Antara lain seperti lebih agresif dalam meningkatkan literasi keuangan, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan minat, meningkatkan kepercayaan terhadap industri keuangan. Masyarakat paham dimana memperoleh akses pembiayaan dan masyarakat mulai aktif menabung di lembaga-lembaga keuangan.
“Sesuai dengan karakter kelompok sasaran serta melibatkan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan termasuk kerja sama dengan para tokoh yang berpengaruh,” ucapnya.
Otto menambahkan TPAKD harus lebih aktif terlibat untuk mendorong pendirian kelompok – kelompok usaha, kelompok-kelompok tani, terutama koperasi, sekaligus mendorong cara-cara korporasi yang dilakukan oleh koperasi masyarakat.
Karena itu pendampingan dan asistensi kepada masyarakat terus harus diintensifkan. Sekali lagi, dengan cara-cara yang inovatif sesuai dengan karakter kelompok-kelompok sasaran. Penguatan infrastruktur percepatan akes keuangan juga harus dilakukan dengan cara yang lebih agresif.
Pendirian Jamkrida, pendirian lembaga keuangan mikro, penyediaan agen bank di setiap desa, termasuk percepatan untuk penerbitan obligasi daerah. Hal ini penting, dan upaya-upaya lainnya dalam percepatan ini tidak mungkin dilakukan jika caranya masih biasa-biasa saja, Harus ada terobosan-terobosan baru yang inovatif dan efisien.
“Di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, baru terbentuk empat TPAKD, yaitu di TPAKD Provinsi Kalimantan Tengah, TPAKD di Kabupaten Katingan, TPAKD di Kabupaten Kotawaringin Timur dan TPAKD di Kabupaten Kotawaringin Barat. Kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada daerah yang telah membentuk TPAKD yang kami harap dapat diikuti oleh 10 (sepuluh) daerah lainnya Di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang belum melakukan pembentukan TPAKD,” ujarnya.
Dalam rangka meningkatkan akses keuangan masyarakat, baik dari sisi penghimpunan dana maupun penyaluran kredit dan pembiayaan, serta dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah selama masa pandemi Covid-19.
Terdapat beberapa program unggulan yang telah dilaksanakan oleh TPAKD berkerjasama dengan IJK, antara lain seperti Program Kredit atau Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR) dengan tagline UMKM Berkah program ini merupakan, Program kredit atau pembiayaan dengan bunga rendah yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat, khususnya pelaku UMKM, terhadap rentenir.
Suku bunga setara 2,98 persen flat atau 5,5 persen efektif dengan skema kelompok tanggung renteng sebanyak 7 orang dan masih dapat diminimalisir lagi biaya dengan mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah berupa subsidi terhadap bunga yang saat ini berlaku, sehingga dapat yang sampai ke masyarakat benar-benar ringan.
“Harapan kami pada tahun 2021 TPAKD di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Dapat berkembang dengan baik lagi melalui dua besaran sebagai berikut, seperti penguatan Infrastruktur dan Media Koordinasi, dengan pembentukan TPAKD di Kota dan Kabupaten lain yang belum terbentuk dan penyusunan Program Kerja oleh masing-masing TPAKD. Kami berharap penyusunan program kerja dapat dicocokkan dan disinergikan dengan kegiatan dan tupoksi dari masing-masing anggota serta dukungan pemerintah daerah,” lugasnya.
(Hardi/Beritasampit.co.id)
