SAMPIT – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Syahbana SP mendorong pihak terkait, baik instansi pemerintah, termasuk pihak Pertamina untuk melakukan pengawasan secara maksimal terhadap distribusi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) atau Gas Elpiji tabung 3 Kg bersubsidi di daerah ini.
“Tentunya pada moment hari-hari besar yang tidak lama lagi akan dilangsungkan ditahun ini harus secara langsung sistem pendistribusian bahan BBM termasuk gas LPG bersubsidi di awasi secara ketat, karena bisa saja oknum-oknum tidak bertanggung jawab melakukan praktek melanggar hukum, atau masyarakat dirugikan,” ungkapnya, Rabu 16 Desember 2020.
Dari sisi lain Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kotim ini juga menjelaskan bahwa sejak beberapa waktu lalu bahkan sampai saat ini dugaan adanya praktik melanggar hukum sehingga pendistribusiannya tak jarang luput dari kemauan masyarakat masih terjadi, korbannya warga masyarakat di pelosok-pelosok.
“Pengawasan akan distribusi ini secara berkelanjutan harus dilakukan terus. Kami juga sudah mencium ada yang bermain dalam hal ini, faktanya sampai saat ini masyarakat kita terus teriak, cari LPG 3 Kg dijual dengan harga 35-40 ribu, itu jauh menyimpang dari HET,” ungkap Syahbana.
Ia juga mendorong agar semua pihak komitmen dalam hal mengawasi harus maksimal terhadap pendistribusian BBM bersubsidi kepada rakyat, baik petani, nelayan, dan masyarakat selama ini, maka hal yang negatif yang masih terjadi saat ini bisa di cegah..
“Persoalannya sekarang ini yang kita hadapi adalah masih adanya oknum yang bermain, namun demikian jika pengawasannya optimal maka hal tersebut bisa di cegah dan masyarakat selaku penerimanya sejahtera,” demikiannya
(im/beritasampit.co.id).
