PALANGKA RAYA – Gubernur Kalteng Sugianto Sabran saat diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Sekda) Fahrizal Fitri menghadiri Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 secara virtual melalui video conference, dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Rabu 3 Maret 2021.
Sekda Fahrizal Fitri menyampaikan bahwa RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 masuk dalam transisi penyelenggaraan perencanaan pembangunan.
Artinya itu merupakan peralihan dari periode jangka menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan akan menjadi tahun awal pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026. Fokus atau tema pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 mengarah pada Stabilitas Ekonomi Dengan Penguatan SDM Yang Berdaya Saing.
Fahrizal menambahkan penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2022, akan menjadi baseline dalam menentukan target perencanaan jangka menengah daerah tahun 2016-2021.
Untuk itu dalam perumusan indikator maupun target capaian, agar dapat mengacu pada standar pelayanan, minimal yang terdapat pada urusan wajib pelayanan dasar, indikator pada SDG’s dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
“Penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2022 menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program, dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan, dan bukan sekedar karena tugas dan fungsi Perangkat Daerah,” ucapnya.
Fahrizal menegaskan hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan Provinsi memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas Provinsi/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.
Adapun sasaran dan target pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi dan capaian kinerja pada tahun 2019, yaitu Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,60-5,60 persen, Laju inflasi 2,5-3 persen, Angka kemiskinan sebesar 5,1 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,5 persen, Gini Ratio sebesar 0,228, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72 persen.
“Saya berharap seluruh aspirasi dapat ditampung sebagai pertimbangan usulan program/kegiatan yang diusulkan untuk tahun 2022, dan merupakan program/kegiatan prioritas dan strategis pembangunan Kalimantan Tengah, yang dapat diintegrasikan untuk mencapai keterpaduan/keserasian antar wilayah, antar sektor dan antar pelaku pembangunan,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Yuren S. Bahat mengatakan bahwa hasil konsultasi publik ini akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah yang akan dituangkan dalam Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.
“Rancangan awal Renja Perangkat daerah tersebut akan dibahas dengan pemangku kepentingan dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang direncanakan pada tanggal 17-18 Maret 2021,” terang Yuren S. Bahat.
(Hardi/Beritasampit.co.id)
