Tes Swab Diduga Jadi Bisnis, Dewan Ingatkan Pemerintah Perketat Pengawasan

IST/BERITA SAMPIT - Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, H. Suprianto.

SAMPIT – Jajaran DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali mengingatkan Pemerintah Daerah terutama pihak Satgas Covid-19 agar bisa memperketat pengawasan pelaksanaan Protokol Kesehatan (Prokes) yang melibatkan pihak terkait, lebih khusus yang bersifat pelengkap persyaratan bagi masyarakat ketika ingin bepergian keluar daerah maupun lainnya.

“Kami ingatkan lagi agar bisa memperketat pengawasan kepada instansi maupun pihak swasta di bidang tersebut, yang mana saat ini kita ketahui ketika ingin bepergian keluar daerah harus dan wajib melengkapi persyaratan seperti tes Swab, atau PCR yang mana di daerah kita ini untuk harganya banyak perbedaan sehingga diduga hal ini dijadikan lahan bisnis,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotim, H. Suprianto, Senin 17 Mei 2021.

BACA JUGA:   Dewan : Harus Ada PBS Sebagai Percontohan

Dengan tidak adanya kesamaan biaya tersebut, menurut politisi PKS itu bisa saja dikategorikan pihak pemerintah atau swasta yang bergerak di bidang tersebut sedang berbisnis dengan masyarakat di daerah ini. Apalagi diketahui biaya untuk satu kali swab antigen atau PCR ada yang Rp 185.000, dan Rp. 225.000 hingga Rp 250.000.

“Tentunya dengan perbedaan harga itu sangat menonjol, ini nantinya akan membuat keresahan di masyarakat, sedangkan untuk harga satu kali PCR saja ada yang Rp 1,5 juta, ada juga yang hanya Rp 1,2 juta bahkan ada yang Rp 1 juta. Ini sebenarnya mana yang benar-benar harus dijadikan acuan, kita berharap pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap hal ini,” tandasnya.

BACA JUGA:   Legislator Ini Soroti Nasib Petani Rotan di Kotim

Dirinya berharap dalam hal ini kinerja Satgas Covid-19 harus segera dievaluasi mengingat kondisi daerah saat ini perlu adanya peningkatan sosialisasi terhadap hal-hal yang bersifat bisa merugikan masyarakat banyak kedepannya.

“Dalam hal masalah harga tes Swab dan lainnya, termasuk juga sistem penerapan protokol kesehatan yang sampai saat ini kami rasa belum maksimal karena memang sosialisasi akan hal ini juga belum dimaksimalkan kembali,” tutup Suprianto. (im/beritasampit.co.id).