PALANGKA RAYA – Capaian pelaksanaan program Pendataan Keluarga di provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mencapai 67,53 persen dan proses input data yang dilakukan petugas sampai saat ini masih terus berlangsung.
Kepala Perwakilan BKKBN Kalteng, Mhd Irzal mengatakan, Pihaknya pun meminta perpanjangan waktu untuk proses input hingga nantinya mencapai 100 persen data masuk sistem.
“Sampai batas akhir pengumpulan data 31 Mei 2021, jumlah Kepala Keluarga (KK) terdata sebanyak 445.033 KK atau 67,53 persen dari target sasaran,” kata Irzal, Selasa 1 Juli 2021.
Dilansir dari Antara, Kepala Perwakilan BKKBN Kalteng, mengatakan, pada program Pendataan Keluarga yang dilaksanakan 1 April sampai 31 Mei 2021 meliputi 13 kabupaten dan satu kota di Provinsi Kalteng itu pihaknya juga mengalami sejumlah kendala di lapangan, diantaranya banyak warga yang tidak mau membukakan pintu rumah saat kader datang untuk melakukan pendataan dan proses input data yang terlambat di beberapa kab/kota.
Kemudian kurangnya motivasi dan kompetensi manajer, supervisor dan kader di lapangan, serta beberapa kader yang sudah dilatih mengundurkan diri dan diganti dengan kader baru termasuk dari anak genre.
“Untuk itu kami dalam perjalanan pendataan juga melaksanakan sejumlah upaya yang pada akhirnya capaian program Pendataan Keluarga di Kalimantan Tengah mencapai angka 67,53 persen,” imbuhnya.
Pernyataan itu diungkapkan Irzal, dalam pertemuan kepala Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana (OPD KB) kabupaten/kota se Kalimantan Tengah yang dihadiri Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo .
Pada kesempatan itu, Hasto Wardoyo meminta seluruh pemerintah daerah dapat memberikan dukungan penuh terhadap program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga berencana (Bangga Kencana).
Dukungan program tersebut salah satunya sebagai bentuk komitmen pemda dalam mewujudkan keluarga Indonesia yang tenteram, bahagia, mandiri dan terbebas dari stunting.
Menurut Hasto, banyak kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk itu diminta jajaran BKKBN terus berkolaborasi dan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di daerah.
(BS-65/beritasampit.co.id)
