PANGKALAN BUN – Banjir setiap tahun melanda wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), termasuk di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) hingga ribuan rumah warga terendam banjir. Bahkan berbagai sarana pembangunan dan lahan pertanian masyarakat diterjang banjir.
“Kalau saranan pembangunan pemerintah, seperti jembatan akibat diterjang banjir rusak berat itu sih pasti bakal cepat ditanggulangi oleh pemerintah. Nah, sekarang kalau lahan pertanian para petani rusak parah akibat banjir siapa yang akan mengganti kerugian pertanian petani?,“ tutur Anggota DPRD Kobar, Sutiyana, Sabtu 11 September 2021.
Menurut Politisi Partai Golkar ini, untuk membantu para petani yang lahan pertanian/ kebunnya rusak parah akibat banjir perlu ada perhatian yang cukup serius dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kobar.
“Misal, Pemkab Kobar melalui terobosan membuat kebijakan membentuk program, antara lain membuka asuransi pertanian rakyat. Tujuannya untuk meminimalisasi kerugian yang dialami para petani akibat banjir,” jelas Sutiyana.
Pemkab Kobar memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Marunting Sejahtera. “Seyogyanya BPR bisa mengelola untuk membantu kebutuhan pertanian dengan menjamin asuransinya,” imbuh Sutiyana.
“Saya sangat prihatin melihat para petani yang lahan pertaniannya setiap tahun dilanda banjir kalau sudah seperti ini, banjir dan banjir lagi. Lalu siapa yang mau mengganti kerugian mereke, paling-paling cuma dapat bantuan sekedarnya saja seperti sembako, beras dan mie instan,” tegas Sutiyana.
Sementara itu, kata dia, hasil saat studi bandingan ke Jogya, bahwa Pemerintah Daerah di sana telah membuat program untuk petani. “Para petaninya diberikan kemudahan mengakses dana pinjaman untuk kebutuhan dari bank. Kemudian diberikan pengembalian suku bunga yang cukup rendah serta ada asuransinya,” ujar Sutiyana.
Dia menuturkan, sudah saatnya Pemkab Kobar memberikan dana permodalan untuk para petani. Kemudian disimpan di BUMD Milik Pemkab Kobar BPR Marunting, dan bisa diakses oleh para petani dengan diberikan kemudahan dengan jaminan dari pemerintah.
“Program tersebut seharusnya juga bisa dilakukan di Kobar, karena dengan program itu hampir tidak ada kerugiannya. Karena klaim dari petani ketika terdampak bencana justru petani kembali memiliki modal untuk bisa mengolah kembali pertaniannya,” jelas Sutiyana.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pertanian (TPHP) Kabupaten Kobar, Budi Kris Hastuti saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya juga merasa prihatin saat ini banyak lahan pertanian rakyat yang dilanda banjir.
“Memang benar, tantangan pembangunan pertanian yang paling sulit diatasi adalah yang terkait dengan kebencanaan seperti halnya banjir sekarang ini. Sementara antisipasi yang dilakukan dengan pemetaan daerah-daerah banjir, upaya untuk menyesuaikan masa tanam dan pemilihan varietas/jenis tanaman yang tahan genangan,” jelas Budi Kris Hastuti. (Man/beritasampit.co.id).
