KASONGAN – DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya yakni legislasi, anggaran dan pengawasan tentu sangat dibutuhkan dalam rangka perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban APBD agar kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat optimal.
Sehinga menurut juru bicara Fraksi Golkar Rudi Hartono dalam rangka membangun kemitraan bersama dari semua pihak untuk melakukan yang terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah yang diawali dengan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, agar terwujud pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan partisipatif.
Penyusunan APBD kabupaten Katingan harus selaras dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional agar terjadi sinergisitas antara pusat dan daerah dalam rangka penanganan pembangunan di semua bidang.
“Kami fraksi partai Golkar DPRD kabupaten Katingan sangat mendukung dengan adanya keterlibatan KPK dalam hal perencanaan dan pelaksanaan APBD lewat tim koordinasi, supervisi dan pencegahan (kursupgah) korupsi, semoga berjalan dengan sebaik-baiknya,” katanya. Selasa 26 Oktober 2021.
Lebih lanjut, menurut Rudi mencermati pengantar Bupati Katingan dalam rangka penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 beserta 10 (Sepuluh) Raperda lainnya. Pemerintah juga diminta bisa menggali sumber dana untuk melakukan pembangunan daerah.
“Pemerintah daerah harus melakukan komunikasi dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah kabupaten Katingan yang infrastrukturnya dipegang oleh instansi lain, seperti pembangunan jalan lintas kalimantan poros tengah, pembangunan jaringan PLN, pembangunan pasar, suplai pupuk bersubsidi ataupun non-subsidi dan lain-lain,” pungkasnya.
(Kawit/beritasampit.co.id)
