DPRD Kotim Berharap Proyek Fisik Dikerjakan Awal Tahun

ILHAM/BERITA SAMPIT - Wakil Ketua DPRD Kotim Rudianur.

SAMPIT – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim),  Rudianur, mengharapkan proyek fisik pemerintah pada tahun anggaran 2022  mulai dikerjakan sejak awal tahun sehingga pelaksanaannya lebih optimal dan serapan anggarannya tinggi.

Menurut dia, banyak manfaat jika pekerjaan fisik sudah bisa dimulai sejak awal tahun. Selain bisa mengutamakan kualitas, serapan anggaran juga diharapkan lebih baik karena cukup waktu bagi rekanan mengerjakan pekerjaan hingga tuntas.

Jika ada kendala, tambahnya, akan cukup waktu untuk dicarikan solusi sehingga pekerjaan bisa dilanjutkan sampai tuntas. Termasuk jika ada hasil pekerjaan yang belum sesuai perjanjian, maka masih ada waktu untuk penyempurnaan.

Berbeda jika dimulainya pekerjaan ternyata molor, maka ada kemungkinan kualitas kurang diperhatikan karena mengejar target waktu dan volume. Belum lagi jika ada kendala seperti cuaca maupun faktor lain sehingga rawan memicu keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan membuat serapan anggaran kurang optimal.

BACA JUGA:   Dinilai Merugikan Daerah, Dewan Desak Pemkab Cek Izin Galian C di Kecamatan Cempaga

“Kalau perlu Desember 2021 ini sudah dilakukan persiapan dan dilelang sehingga saat awal Januari nanti pekerjaan sudah bisa dimulai. Jadi pekerjaan tidak tergesa-gesa,” kata Rudianur dikutip dari Antara, Kamis 9 Desember 2021.

Rudianur menegaskan agar pekerjaan fisik seperti jalan, jembatan, bangunan gedung dan lainnya, harus mengutamakan kualitas. Pekerjaan juga harus tepat waktu sehingga selesai sesuai rencana dan serapan anggarannya juga bagus.

Program pembangunan fisik harus dilakukan secara efektif dan efisien. Di tengah keterbatasan keuangan imbas pandemi COVID-19 yang masih terjadi, anggaran yang sudah dialokasikan diharapkan digunakan dengan baik.

BACA JUGA:   Dewan Minta Pemkab Kotim Turun Langsung Melihat Kondisi Jalan Mentaya Hulu

Program-program yang akan dijalankan pada 2022 nanti merupakan program-program yang dinilai perlu diprioritaskan. Banyak program lain yang terpaksa ditunda karena pemerintah harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Makanya sangat disayangkan kalau ternyata nanti realisasinya kurang optimal, padahal banyak program-program lain yang dikalahkan atau ditunda. Pengawasan harus dilakukan sejak dini dan berkelanjutan sehingga bisa cepat dicarikan solusi jika ada kendala,” ujarnya.

Terkait realisasi pembangunan 2021  yang belum mencapai 70 persen, padahal saat ini sudah mendekati akhir tahun, dia meminta pemerintah kabupaten bersama rekanan bekerja keras untuk mencapai target realisasi fisik dan keuangan, namun tanpa mengorbankan kualitas.

(Antara/BS65)