PALANGKA RAYA – Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Long Form Sensus Penduduk 2020 (SP2020 Lanjutan). Rapat tersebut dilaksanakan di Hotel Best Western Batang Garing Palangka Raya, Selasa 26 April 2022.
Kepala BPS Kalteng Eko Marsoro menyampaikan, Long Form SP2020 atau Sensus Penduduk 2020 Lanjutan sudah ditunggu-tunggu oleh banyak pihak, terutama pemerintah. SP2020 Lanjutan sangat penting karena dapat menyediakan data kependudukan terkait parameter demografi yaitu kelahiran, kematian dan migrasi, serta indikator sosial lainnya seperti pendidikan, disabilitas, ketenagakerjaan maupun perumahan.
“Oleh karena itu, pemerintah menaruh harapan besar terhadap pelaksanaan SP2020 Lanjutan yang merupakan bagian dari prioritas nasional, yaitu Prioritas Nasional ketiga, yakni Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dimana data tersebut berasal dari apa yang akan kita hasilkan di SP2020 Lanjutan ini. Selain itu, SP2020 Lanjutan juga menjadi program prioritas pertama, yaitu Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan,” jelas Eko Marsoro.
Dari aspek legislatif, Komisi XI DPR RI juga menaruh perhatian yang besar terhadap kegiatan ini. Di tengah refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi, kegiatan SP2020 Lanjutan mendapatkan tambahan anggaran sebesar satu triliun.
“Ini merupakan kepercayaan pemerintah, terhadap semakin pentingnya data yang dihasilkan oleh BPS, untuk pembangunan negara. Core business BPS adalah kepercayaan terhadap data statistik yang dihasilkan. Tugas kita adalah bagaimana menjaga kepercayaan pemerintah. SP2020 Lanjutan harus memberikan hasil yang optimal untuk negara,” pungkasnya.
Untuk mewujudkan hasil yang optimal, yang dilakukan adalah dengan mengawal pengumpulan data di lapangan. Yang pertama, BPS Provinsi maupun kabupaten/kota harus memastikan kualitas petugas lapangan, dan engagement responden terjaga. Data yang dikumpulkan pada SP2020 Lanjutan sangat bergantung, kepada pemahaman petugas lapangan dan kesediaan responden untuk menjawab.
Kedua, kolaborasi dalam mengawal pelaksanaan lapangan mutlak diperlukan. Untuk itu BPS menggandeng pemerintah daerah sebagai anggota Tim Pelaksana Kegiatan SP2020 Lanjutan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini dimaksudkan untuk membangun kesamaan pandang bahwa SP2020 Lanjutan adalah milik bersama untuk pembangunan negara.
Ketiga, hasil evaluasi Penjaminan Kualitas harus ditindaklanjuti sesegera mungkin. Jadikan evaluasi tindak lanjut temuan penjaminan kualitas, sebagai salah satu capaian kinerja dari BPS Kabupaten/Kota.
“Sekali lagi, fokus kita adalah pengumpulan data di lapangan, bukan hanya sekedar menghasilkan output saja. SP2020 Lanjutan tidak bisa dikerjakan dengan biasa-biasa saja karena dinamika masyarakat begitu cepat berubah,” lugasnya.
Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan yaitu menghasilkan data yang berkualitas. (Hardi/beritasampit.co.id).
