PALANGKA RAYA – Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Duwel Rawing meminta pemerintah daerah (pemda) supaya dapat berperan aktif menagih kewajiban Perusahaan Besar Swasta (PBS) seperti salah satunya merealisasikan plasma kepada masyarakat sekitar.
“Pada dasarnya, kehadiran investasi itu harus menguntungkan bagi masyarakat sekitarnya, kewajiban dalam memberi hak masyarakat harus direalisasi. Jika memang masih diabaikan pemda wajib menagih itu,” ucapnya melalui rilis yang diterima pada Jumat 3 Juni 2022.
Dirinya menjelaskan, kebayakan yang terjadi mengenai kewajiban perusahaan banyak yang masih tidak disiplin, sehingga pemerintah harus tegas dan turun langsung untuk menagih hal tersebut, agar PBS tidak abai terhadap kewajibannya.
“Memang banyak dari PBS yang merasa untuk merealisasi kewajibannya itu menjadi beban bagi mereka. Tapi disini, itu sudah menjadi aturan yang berlaku, karena perusahaan jangan hanya ingin kaya sendiri tapi juga bisa memberikan keuntungan bagi masyarakat. Bagi setiap perusahaan yang beroperasi di daerah, wajib merealisasikan plasma sebesar 20 persen kepada masyarakat sekitar dan itu sudah tertuang dalam peraturan yang berlaku,” jelasnya.
Dirinya menambahkan, sampai saat ini masih ada saja perusahaan yang tidak merealisasikan itu sehingga menimbulkan konflik antara masyarakat dengan perusahaan, dan hal tersebut sebenarnya tidak seharusnya terjadi jika perusahaan taat aturan.
“Jika memang pemerintah tidak sanggup dalam menagih kewajiban itu, maka perlu adanya kerjasama dengan dewan adat. Jadi, nantinya dewan adat yang menagih kewajiban perusahaan tersebut untuk direalisasi. Meskipun begitu kita berharap pemerintah jangan hanya berdiam diri terhadap masalah seperti ini, karena kita tidak ingin ada konflik yang terus terjadi. Artinya, keberadaan PBS harus dapat menguntungkan bagi masyarakat jangan hanya ingin memperkaya diri sendiri saja,” tegasnya. (Hardi/beritasampit.co.id)
