Warga Sampit Keberatan dengan Wacana Beli Minyak Goreng Gunakan PeduliLindungi

(Jimmy/BERITA SAMPIT) - Seorang warga saat berbelanja minyak goreng di salah satu swalayan di Sampit.

SAMPIT – Pemerintah akan segera menambah syarat pembelian minyak goreng curah seharga Rp 14 ribu per liter atau Rp 15.500 per kilogram. Sebentar lagi, warga yang membeli minyak goreng curah sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) harus menunjukkan aplikasi PeduliLindungi atau nomor induk kependudukan (NIK). 

 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan aturan ini akan berlaku setelah pemerintah melaksanakan sosialisasi. Sosialisasi berlangsung mulai Senin, 27 Juni 2022 mendatang.

 

“Nantinya setelah masa sosialisasi selesai, semua penjualan dan pembelian minyak goreng curah akan menggunakan sistem PeduliLindungi,” ucap Luhut dalam keterangan resminya, Jumat 24 Juni 2022 malam.

BACA JUGA:   Pasar Dadakan di Kotim Bermanfaat Mengendalikan Inflasi

 

Warga yang tidak memiliki aplikasi PeduliLindungi bisa menggunakan NIK untuk membeli minyak goreng curah. Setelah syarat baru tersebut berlaku, pembelian minyak goreng curah akan dibatasi 10 kilogram per NIK per hari.

 

“Jumlah tersebut kami anggap sudah mencukupi kebutuhan rumah tangga, bahkan pengusaha usaha kecil-kecil,” ujar Luhut.

 

Wacana tersebut mendapat respons negatif oleh sebagian warga di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Vera misalnya, warga di Kecamatan Baamang mengaku keberatan dengan wacana tersebut karena dinilai merumitkan. Meski wacana tersebut dalam rangka meminimalisir penimbunan yang menyebabkan kelangkaan. 

 

“Semestetinya ada solusi lain dari pemerintah. Tidak semua ibu rumah tangga mengerti memakai ponsel pintar menggunakan aplikasi,” kata Vera, Minggu, 26 Juni 2022. 

BACA JUGA:   Jumlah Hewan Kurban Warga Perumnas Sampit Menurun

 

Senada dengan hal itu, Mardiah warga Kecamatan MB Ketapang juga menyampaikan hal yang sama. Baginya hanya untuk membeli minyak goreng tidak perlu hal-hal yang mempersulit. Karena hanya membeli minyak goreng. Ia mengatakan semestinya pemerintah daerah melalui perangkat DPRD dan Pemerintah Kabupaten bisa menyuarakan saran dan masukan kepada pemerintah pusat. 

 

“Pemerintah daerah bersama lembaga legislatif bisa memberikan saran dan solusi lain terhadap wacana itu. Karena itu konyol bagi saya,” beber Madiah. 

 

(rakhmadjimmy/beritasampit.co.id)