Ketua Komisi B DPRD Palangka Raya : BLT Bukan Cara Bangkitkan UMKM

IST/BERITA SAMPIT - Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Nenie A. Lambung.

PALANGKA RAYA – Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) saat ini memang sedang berjuang untuk bangkit setelah dua tahun terpuruk akibat pandemi covid-19. Berbagai upaya pemerintah dalam membatu sudah dilakukan salah satunya Bantuan Langsung Tunai atau BLT bagi pelaku UMKM.

Ketua Komisi B DPRD Palangka Raya, Nenie A Lambung mengatakan, saat ini tugas pemerintah berupaya untuk membangkitkan UMKM tidak cukup hanya lewat BLT saja. Melainkan, para pelaku UMKM tersebut bisa naik kelas dengan berbagai bantuan yang dikucurkan sebagai upaya bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19.

“Memang BLT itu penting untuk mendorong kebangkitan UMKM, namun pendampingan juga perlu dilakukan agar usaha mereka bisa meningkat alias naik kelas. Bantu mereka berusaha, BLT memang bagus, tetapi kita harus membuat masyarakat kita naik kelas. Ketika mereka dibantu usahanya dengan peralatan, mereka bisa punya penghasilan dan mereka bisa menyerap tenaga kerja lain,” katanya, 11 Juli 2022.

BACA JUGA:   Jangan Sampai UU dan PP Kewajiban Plasma Hanya Macan Kertas Semata

Ia menuturkan, di saat masa pandemi terjadi perubahan pola konsumsi barang dan jasa masyarakat dari offline ke online jelas terlihat. Pelaku UMKM pasti kesulitan dalam mencapai target-target yang harus dicapai saat perekonomian terganggu.

“Perubahan pola itu seyogyanya diikuti pelaku UMKM agar dapat survive, serta bisa berkembang sehingga mampu menghadapi kondisi new normal. Hal ini perlu mendapat perhatian pemerintah tentang upaya meningkatkan pemahaman digital marketing UMKM,” tukas politisi partai belambang banteng moncong pitih itu.

BACA JUGA:   Dewan Ingat Perusahaan Terkait Kewajiban THR untuk Karyawan

Ia menambahkan sekatinya peningkatan ekonomi tidak melulu berkaitan dengan dana, melainkan perlu adanya solusi dan inovasi dari pemerintah untuk memajukan para pelaku UMKM.

“Tidak dipungkiri bantuan dana perlu bagi UMKM, namun harusnya pemerintah bisa berinteraksi langsung dengan UMKM, karena dengan begitu apa yang di inginkan pelaku UMKM bisa tersalurkan dan pemerintah bisa menjalankannya,” demikiannya. (im).