PALANGKA RAYA – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan aksi demo di depan kantor Gubernur Kalteng, Jumat 2 September 2022.
Aksi ini dimulai sejak pukul 07.00 WIB, digelar sebagai bentuk protes terkait rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak oleh Pemerintah Pusat.
PMII melihat, permasalahan dan solusi yang ditawarkan oleh pemerintah masih belum memadai apabila memang harga bahan bakar minyak (BBM) dinaikkan nantinya. Karena pengaruh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan berdampak kepada konsumsi masyarakat yang lainnya juga akan ikut naik.
Selain kenaikan harga BBM yang sudah direncanakan oleh pemerintah, pemasokan atau distribusi BBM terkhususnya di Provinsi Kalimantan Tengah juga menjadi sorotan bersama yang mana penyaluran pertalite hingga 14 Agustus 2022 yakni 214.135 KL, dari kuota pada 2022 sebesar 268.150 KL. Jadi ketika dihitung sampai akhir tahun nantinya jumlah pemasokan pertalite tidak mencukupi.
Maka dari itu PMII menilai hal ini sangat merugikan masyarakat. PMII masih berjuang memperbaiki perekonomian dari pandemi Covid-19 yang mana dua tahun terakhir ini masyarakat sangat merasakan dampaknya.
Tidak sedikit masyarakat menengah ke bawah yang gulung tikar akan usaha kecilnya karena pengaruh dari pandemi Covid-19, banyak juga para pekerja yang di PHK dikarenakan kurangnya profit akibat pengaruh dampak lockdown yang mana masyarakat dipaksa tidak boleh keluar rumah atau apabila punya kepentingan yang diharuskan untuk keluar rumah maka harus melewati berbagai macam prosedur.
Tentunya tidak diharapkan, beban masyarakat yang masih berjuang memperbaiki perekonomiannya malah ditambah beban kenaikan harga BBM.
Berikut beberapa tuntutan yang disampaikan oleh PMII kepada DPRD Kalteng:
1. Meminta pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)
2. Meminta pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengawasi dan menertibkan SPBU agar penyaluran BBM subsidi dan non subsidi tersalurkan secara tepat sasaran
3. Mendorong pemerintah supaya membentuk tim satgas untuk menindak tegas kepada mafia ataupun oknum penimbun BBM di Provinsi Kalimantan Tengah
4. Mendorong pemerintah agar lebih berdaulat dalam pembelian BBM dari produsen minyak termurah
(Rahul)
