BALIKPAPAN – Ibu Kota Negara memang sudah saatnya dipindahkan, sehingga jangan sampai masyarakat salah persepsi yang menyebutkan hanya menguntungkan masyarakat Kalimantan Timur saja.
Gubernur Kalimantan Timur Dr H Isran Noor mengatakan, pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara bukan lagi urusan dirinya. Jika IKN Nusantara berada di Kalimantan Timur, itu merupakan kontribusi Kalimantan Timur dan rakyat kepada bangsa dan negara.
Ia menyayangkan ada pihak-pihak menyatakan menolak pemindahan Ibu Kota Negara. Bahkan ada yang menyebutkan IKN Nusantara menguntungkan Kalimantan Timur, dengan tegas dirinya tidak sependapat dengan pendapat tersebut.
” Ada yang mengatakan IKN Nusantara menguntungkan Kalimantan Timur. Tidak, tapi menguntungkan bangsa dan negara,” tegas Isran Noor di Pembukaan Rakernas MADN I di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis 13 Oktober 2022 malam.
Saat menyampaikan sambutan, dirinya mengaku heran apa sebabnya dan dirinya tidak mengerti dengan komentar miring dari tokoh-tokoh termasuk tokoh dari Kalimantan Timur sendiri yang menyatakan tidak suka ibu kota negara di pindahkan dengan alasan masalah ekonomi.
“Kalau urusannya adalah keuangan, kecil kalau masalah itu,” tegasnya.
Pasalnya menurut Gubernur, dua tahun bangsa ini mengalami musibah Covid-19 dengan menghabiskan anggaran negara lebih dari Rp1.000 triliun . Tidak sedikit bahkan jumlahnya bahkan Rp1.200 triliun, termasuk dana untuk PEN atau penanggulangan ekonomi negara masih mampu.
“Sedangkan dana pembangunan itu hanya Rp466 triliun dan di dalam undang-undang hanya 20 % dari dana APBN. Sekitar Rp100 triliun.
“Jadi banyak berkomentar kita belum saatnya. Kita tidak banyak uang. Kalau begitu repot kita,” ucapnya.
Menurut Isran Noor wacana pemindahan ibu kota negara sudah sejak dulu. Mulai dari zaman Presiden Soekarno, Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono pada saat mau memindahkan ibu kota karena ada tanda-tanda masalah di Jakarta, seperti macet, kumuh, banjir dan gempa, juga para pakar menyebutkan permukaan tanah di Jakarta mengalami penurunan hingga 4 cm per tahun atau lebih kurang 22% hingga saat ini.
“Artinya 100 tahun lagi Ibu Kota Negara Jakarta, termasuk Istana Negara akan berada di bawah permukaan laut. Jadi memang sudah saatnya Ibu Kota Negara ini dipindahkan,” jelas.
Oleh karena itu ia berpendapat, urusan ibu kota negara bukan urusan Kalimantan Timur. Tetapi urusan bangsa, urusan generasi, urusan kebangsaan, ibu kota negara itu milik bangsa-bangsa di dunia.
” Kalau saya mengatakan, setuju pemindahan kemana saja. Bahkan di luar kalimantan bila Presiden menganggap perlu kita mendukung. Itu artinya berwawasan kebangsaan,” pungkasnya.(tim)
