PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan dukungan pemerintah pusat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan meskipun selama ini upaya itu sudah dilakukan dengan baik.
“Kami mohon dukungan pemerintah pusat dalam operasi pemadaman di antaranya melalui udara dengan helikopter atau water bombing dan helikopter patroli,” kata Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo dihubungi dari Palangka Raya, Sabtu 21 Januari 2023.
Selain itu dukungan yang juga diharapkan adalah pelaksanaan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), operasi melalui Dana Siap Pakai (DSP), hingga tempat penampung air portabel (flexible tank) sebanyak 28 unit untuk didistribusikan ke wilayah-wilayah prioritas rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dukungan dari pemerintah pusat sangat diperlukan di Kalimantan Tengah, agar pencegahan maupun penanggulangan karhutla pada 2023 dapat dilakukan secara optimal.
Hal ini juga telah disampaikan kepada pemerintah pusat, melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI dalam agenda rapat koordinasi khusus di Jakarta. Rakorsus tersebut dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD.
Sementara itu, sepanjang 2022, Edy Pratowo menjabarkan, terjadi 382 kejadian karhutla dengan total 3.061 titik panas atau hotspot. Kejadian karhutla tertinggi adalah di Kabupaten Barito Utara dengan 530 hotspot dan 193 kali kejadian.
“Adapun kabupaten rawan karhutla di antaranya Katingan dan Seruyan,” jelasnya.
Sedangkan pada awal 2023 telah terjadi 34 kejadian karhutla meliputi 114 hotspot, dengan mayoritas hotspot terjadi di wilayah Katingan, Sukamara dan Kapuas. Untuk Kotawaringin Timur setidaknya telah terjadi 10 kejadian karhutla dengan 11 hotspot.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus melakukan upaya-upaya pencegahan karhutla secara masif melalui deteksi dini dan sosialisasi kepada masyarakat. Hingga saat ini karhutla dapat ditekan, meski 17 persen dari luas wilayah Kalimantan Tengah merupakan lahan gambut dan rawan terhadap karhutla,” tutupnya.
(ANTARA)
