JAKARTA– Komisi VII DPR RI mendesak Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) dan Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian untuk melakukan industrialisasi di setiap kawasan industri dengan menumbuhkan Industri turunan produk nikel dan timah.
Hal itu disampaikan Komisi VII DPR RI saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen ILMATE, Taufik Bawazier, dan Dirjen KPAII Eko SA Cahyanto di Gedung Nusantara Parlemen Senayan Jakarta Selasa 20 Juni 2023.
Dalam RDP tersebut Komisi VII DPR RI juga mendesak Dirjen ILMATE dan Dirjen KPAII Kementerian Perindustrian untuk membuat perencanaan pengembangan kawasan industri terintergrasi.
Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin pun mendorong terbangunnya ekosistem industri yang terintegrasi, hal tersebut guna meningkatkan nilai tambah dari sumber daya yang dimiliki untuk masa depan Indonesia yang cerah.
Politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini mengatakan di dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, pemerintah telah menetapkan pengembangan kawasan industri terintegrasi sebagai salah satu langkah strategis untuk mendukung implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air.
“Jadi, kawasan industri ini berperan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional melalui industrialisasi,” pungkas Mukhtarudin.
Selain itu, Komisi VII DPR RI mendorong Dirjen ILMATE dan Dirjen KPAII Kementerian Perindustrian agar memastikan pengelola kawasan industri tidak hanya memfasilitasi tenant bermodal besar, tetapi juga kepada pelaku IKM dan UMKM dalam rangka mengembangkan industri turunan dan rantai pasok dari komoditas unggulan kawasan.
Untuk itu, Dirjen ILMATE dan Dirjen KPAII Kementerian Perindustrian diminta Komisi VII DPR RI agar berkoodinasi dengan institusi terkait agar dalam mengeluarkan izin kawasan industri Clear and clear dari permasalahan sengketa lahan.
Hal senada juga dikatakan Anggota Komisi VII DPR RI Mercy Barends yang mendorong agar Dirjen ILMATE dan Dirjen KPAII Kemenperin untuk mengembangkan road map pengembangan kawasan industri strategis yang berbasis karakteristik unggulan lokal yang memiliki potensi dan daya saing internasional.
“Artinya ada kebijakan yang memihak,” tutur Mercy.
Polisi PDI-P Dapil Maluku itu mengatakan pengembangan road map hilirisasi tersebut akan memberikan dampak multiplayer efek kepada daerah daerah non penghasil.
“Ini ada ketergantungan ekonomi. Sehingga seluruh gugus wilayah keindonesiaan kita akan sangat tumbuh dengan sangat sehat,” pungkas Mercy Barends.
(adista)
