SAMPIT – Ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Kotawaringin Timur angkat bicara terkait rencana penyertaan modal terhadap BUMD PT Habaring Hurung senilai Rp50 miliar.
Menurutnya jika kalangan DPRD Kotim menyetujui usulan tersebut sama saja dengan menyakiti hati masyarakat, mengingat banyak usulan masyarakat selama ini yang urgen namun belum terealisasi, padahal masa pemerintahan saat ini tinggal setahun lagi.
“Lihat gang-gang dalam kota saja, jalan pemukiman masih banyak yang rusak, drainase masih banyak yang tersumbat, belum lagi di daerah pelosok baik itu sarana pendidikan hingga kesehatan, harusnya selesaikan itu dulu. Saya yakin jika dana itu digunakan untuk itu setidaknya infrastruktur dalam kota bisa selesai,” katanya, Rabu 6 September 2023.
Di sisi lain kata dia, usulan dana sebesar itu sangat tidak realistis, sama saja menunjukkan ketidakmampuan mereka yang ada dalam BUMD tersebut dalam mengelola BUMD.
“Inilah mengapa selama ini banyak yang meminta agar BUMD diisi kalangan profesional, agar tidak seperti ini, minta uang dulu baru kerja, kalau seperti itu siapapun mau, jadi Ketua BUMD,” tegasnya.
Sementara itu sudah berapa tahun ini berdiri apa yang dilakukan oleh BUMD sendiri masih tanda tanya dan banyak yang tidak tahu.
“Harusnya paparkan apa yang akan dilakukan, usaha apa yang akan dikerjakan, bagaimana potensinya ke depan, jangan langsung minta uang tanpa kejelasan nanti ujung-ujungnya dilaporkan rugi, ini yang tidak kita inginkan,” tegasnya.
Samsul juga mempertanyakan sejumlah fraksi di DPRD Kotim menyatakan setuju dengan penyertaan modal tersebut, apakah sudah mempertimbangkan dari berbagai aspek atau hanya sekedar untuk menjaga hubungan dengan pemerintah semata.
“Mereka sebagai wakil rakyat harusnya lebih kritis, bukan asal setuju begitu saja,” tegasnya.
Sementara itu dari sejumlah fraksi di DPRD Kotim hanya dua fraksi yang menolak penyertaan modal tersebut yakni Fraksi Demokrat dan Golkar. (naco)
