KUALA KURUN – Pembangunan zona integritas (ZI) bertujuan untuk mendorong reformasi birokrasi dan meminimalisir korupsi telah menjadi prioritas pemerintah. Polres Gunung Mas, Kalimantan Tengah, juga berpartisipasi dalam program ini dan melakukan evaluasi dalam rangka menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kamis 29 Februari 2024.
Kegiatan evaluasi ini dihadiri oleh Kapolres Gunung Mas AKBP Theodorus Priyo Santosa, Wakapolres Kompol Tri Wibowo, para kepala bagian dan satuan, serta ketua program ZI dan operator. Dalam kegiatan pembukaan yang dilaksanakan di ruang Aula Bhayangkari Polres Gunung Mas.
Ketua tim Biro Rena Polda Kalteng Penata Tk. I Nurlaila didampingi Dibyo Waskito Guntoro dari Tim Peneliti LP2M Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, memberikan penjelasan bahwa penilaian ZI merupakan strategi percepatan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh unit kerja pada instansi pemerintah.
“Pembangunan zona integritas ini berfokus pada kepuasan masyarakat dan dalam proses penilaiannya tidak hanya dinilai oleh tim penilai internal dan nasional, tetapi juga memperhatikan hasil survei online yang melibatkan masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya peran masyarakat dalam setiap pembangunan zona integritas di instansi pemerintah,” ungkapnya.
Melalui evaluasi ini, Polres Gunung Mas bertekad untuk meningkatkan kinerja birokrasi demi mencapai WBK dan WBBM. Korupsi dan birokrasi yang buruk dapat menjadi penghambat pembangunan nasional.
“Langkah-langkah yang dilakukan dalam pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM sangat penting untuk mendukung kemajuan bangsa Indonesia,” bebernya.
Disebutkannya, dalam masa perubahan dan tantangan, pembangunan zona integritas menjadi tonggak penting yang mencerminkan akuntabilitas dan transparansi instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Komitmen tinggi dari semua pihak dan partisipasi masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan zona integritas ini,” tutupnya. (Ale)
